Rabu, 08 Mei 2019

Ini Tanggapan FPI Surabaya Soal Petisi Tolak Perpanjangan Izin Ormas


Kontak Perkasa Futures - Front Pembela Islam (FPI) Surabaya buka suara terkait ramainya petisi online yang meminta Kemendagri tidak memperpanjang izin FPI. Menurut FPI, petisi tersebut hanya wacana.

"Itu kan masih wacana. Yang bikin petisi juga kita nggak tahu. Kedua itu juga belum waktunya juga. Jadi semua masih wacana. Tapi intinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan juga dijamin berserikat, berorganisasi, berbicara di dalam masyarakat umum itu kan sudah ada jaminannya. Jadi, dasarnya itu," kata Wali Laskar FPI Surabaya Agus Fachruddin, Rabu (8/5/2019).

Pria yang akrab disapa Gus Din itu mengimbau agar tak perlu menanggapi wacana dari si pembuat petisi. Menurutnya itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di zaman media sosial (medsos) seperti saat ini.

"Ya biarin saja. Yang seperti itu ndak usah ditanggapin. Sekarang ini kan zamannya medsos. Orang bebas selama tidak ada unsur pelanggaran ITE ya monggo saja ndak masalah," imbuhnya.

Tentang perpanjangan izin, lanjut Gus Din, pihaknya mengaku optimis izin FPI pada bulan Agustus nanti akan dikabulkan Kemendagri. Sebab menurutnya, FPI selama ini bukan ormas yang anarkis. Ia kemudian memberikan contoh FPI Surabaya yang selama ini tidak pernah terlibat kekerasan.

"Optimislah karena selama ini kami FPI di Surabaya boleh ditanya lah dengan pihak kepolisian atau dengan ormas-ormas yang lain. FPI Surabaya tidak pernah sekalipun terlibat anarkis, radikalis dan semacamnya," lanjutnya.

Menurutnya, FPI Surabaya malah banyak berperan serta dalam penyelesaian masalah di Kota Pahlawan. "Contohnya seperti pembebasan Dolly kita kerjasama dengan ormas Islam dan dengan pemkot kita berhasil. Terus penangkapan bos judi kita bekerjasama dengan kepolisian khususnya Polrestabes ya berhasil, terus penggerebekan pesta LGBT kita kerjasama dengan Polrestabes juga," ujarnya.

"Semua berjalan baik. Dan selama ini hubungan kami dengan ormas Islam maupun dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian sangat baik dan bagus. Saling mengisi lah. Kalaupun ada keluhan ya biasalah pro kontra," lanjutnya.

Lalu bagaimana jika perpanjangan izin ormas FPI tidak dikabulkan? Ia mengaku tak mempermasalahkan. Sebab pihaknya bisa membuat ormas lagi dengan nama yang berbeda. Namun ia menilai bahwa masyarakat sendirilah yang akan menilai mengenai keberadaan FPI.

"Ya kita bikin ormas lagi, kan begitu selama namanya berbeda. Bisa Front Pendukung Islam, Pejuang Islam dan banyak hal lah. Dan sekali lagi ini (petisi online) masih wacana. Jadi ya lihat nanti lah. Tentunya masyarakat punya pendapat," pungkasnya. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Senin, 06 Mei 2019

Pesan Untuk Iran, AS Kirim Kapal Induk dan Pengebom ke Timur Tengah


PT Kontak Perkasa Futures - Amerika Serikat (AS) mengirimkan kelompok penyerang dari armada kapal induk dan pasukan pengebom ke kawasan Timur Tengah. Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, menyebut pengerahan ini menjadi pesan yang 'jelas dan tak diragukan lagi' untuk Iran.

"Sebagai respons terhadap sejumlah indikasi dan peringatan yang mengganggu dan memicu eskalasi, Amerika Serikat mengerahkan Kelompok Serbu Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan sebuah pasukan satuan pengebom ke wilayah Komando Sentral AS," sebut Bolton dalam pernyataannya, Senin (6/5/2019).

Lebih lanjut, Bolton menyebut pengerahan itu ditujukan untuk rezim Iran.

"Menjadi pesan yang jelas dan tidak diragukan lagi untuk rezim Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat atau terhadap sekutu-sekutu kami akan berhadapan dengan kekuatan tak henti-hentinya," sebut Bolton dalam pernyataannya pada Minggu (5/5) waktu setempat.

"Amerika Serikat tidak mencari perang dengan rezim Iran, tapi kami bersiap secara penuh untuk merespons setiap serangan, apakah melalui proxy, Korps Garda Revolusi Islam, atau pasukan regular Iran," imbuhnya.

Tidak disebutkan lebih lanjut dalam pernyataan ini soal mengapa AS baru melakukan pengerahan saat ini. Namun pernyataan Bolton ini dirilis saat konflik tengah meluas antara militan Palestina di Gaza dengan Israel, yang melibatkan aksi saling serang dengan roket dan serangan udara dalam beberapa hari terakhir.

Pengerahan ini juga terjadi saat ketegangan antara AS dengan Iran semakin memuncak terkait program nuklir rezim Iran. Diketahui bahwa AS menargetkan ekspor pengayaan uranium Iran dengan sanksi-sanksi ekonomi. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jumat, 03 Mei 2019

Sejuta Video di YouTube Dipantau Manual, Berapa yang Dihapus?


PT Kontak Perkasa - Selama tiga bulan pertama di 2019 ini Google memantau lebih dari sejuta video di YouTube secara manual.

Video yang dimaksud adalah video yang diduga merupakan video propaganda teroris. Dari sejuta video tersebut, ada 90 ribu video yang melanggar peraturan YouTube soal terorisme, dan kemudian dihilangkan dari peredaran.

Data ini diungkap Google ketika bertemu dengan panel US House baru-baru ini. Mereka juga menyebut ada lebih dari 10 ribu orang yang dipekerjakan untuk memantau video-video tersebut, dan menghabiskan uang ratusan juta dolar untuk membiayai proses tersebut.

Google, Facebook, Twitter, dan Microsoft baru-baru ini memang ditekan oleh pemerintah AS untuk mengungkap dana yang mereka alokasikan untuk memerangi terorisme. Namun bagi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut, hal itu ternyata ada hal yang sangat sulit.

Buktinya sampai saat ini angka yang sudah diungkap hanyalah 'ratusan juta dolar' dari Google itu, demikian dikutip dari Engadget, Jumat (3/5/2019).

Tekanan terhadap keempat perusahaan itu saat adanya aksi penembakan di Christchurch, Selandia baru. Pasalnya video penembakan tersebut terus menerus muncul di YouTube dengan kecepatan 1 video setiap detiknya.

Bahkan pemerintah Australia sejak saat itu membuat aturan baru yang akan membuat perusahaan media sosial bertanggung jawab untuk menghapus konten yang mengandung kekerasan.

Lalu ada juga Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan sebuah aturan baru yang mewajibkan video berisi konten terorisme harus dihapus dalam waktu satu jam sejak pertama dilaporkan. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Kamis, 02 Mei 2019

Jokowi-AHY Bertemu, Moeldoko: Pemerintahan Efektif itu Sebanyak Mungkin Teman


PT Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pihak Istana menjawab soal peluang Jokowi mengajak PD berkoalisi.

"Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TKN Jokowi berharap kuatnya dukungan parpol di DPR pada pemerintah.

"Ya bisa juga pastinya begitu, karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yg semakin kuat. Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," ujarnya.

Saat ini, koalisi pendukung pemerintah di DPR diklaim mencapai 60 persen. Moeldoko berharap dukungan tersebut kian bertambah. Alasannya, demi memudahkan kebijakan pemerintah untuk disetujui DPR.

"Ya sebenarnya sudah di atas 60 cukup, tapi kalau bisa 80 kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah diendorse," ucap Moeldoko. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Selasa, 30 April 2019

Kapolda Copot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan Buntut Aksi Protes Honor


PT Kontak Perkasa Futures - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Suroto mencopot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan (Halsel), AKP Roy B Simangunsong, menyusul aksi demo yang dilakukan ratusan personel Polres Halsel terkait dana pengamanan Pemilu.

"Kapolda telah mengeluarkan surat pencopotan terhadap Kabag Ops Polres Halsel dan akan ditarik ke Polda Malut," kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar dikutip Antara, Selasa (30/4/2019).

AKBP Hendri Badar menjelaskan, jabatan Kabag Ops Polres Halsel tersebut diterbitkan sesuai surat telegram rahasia (STR) yang dikeluarkan Kapolda Malut Brigjen Suroto sesuai dengan STR Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM tertanggal 29 April 2019.

Dalam surat itu, jabatan Kabag Ops Polres Halsel, AKP Roy Berman Simangunsong akan diisi oleh AKP Stevanus Robin Pattuju dengan jabatan lama Danki Dalmas Ditsamabta Polda Malut menduduki jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Halsel.

Selain itu, Polda Malut menerjunkan tim investigasi yang dipimpin Wakapolda Malut dan Kabid Propam, Kapolda juga telah bertolak ke Halsel untuk mengecek situasi dan kondisi Halsel saat ini telah berangsur normal.

"Kapolda Brigjen Suroto telah berada di Kabupaten Halsel melihat secara dekat aktivitas pelayanan masyarakat dan pengamanan penghitungan suara Pemilu 2019 di Halsel dan menjamin seluruh tahapan pemilu 2019 tetap berjalan aman," katanya. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Senin, 29 April 2019

NasDem ke Anies soal Banjir: Fungsi Gubernur Bukan Tanggapi Medsos


PT Kontak Perkasa - Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta. NasDem meminta Anies untuk tampil sebagai pemimpin wilayah, bukan malah mengomentari isu yang berkembang di media sosial.

"Ya saya kira fungsi pak Gubernur sebagai pemimpin wilayah itu bukan menanggapi apa yang ada di sosmed, bukan itu. Tapi ke lebih kepada bagaimana memberikan solusi atas terjadinya hal yang, kalau menurut saya ini cukup fenomenal ya, banjirnya itu di wilayah-wilayah yang dulunya nggak ada banjir," kata Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Bestari mengatakan penanganan banjir di Jakarta mengalami kemunduran. Dia menyarankan Anies melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki koordinasi antarpejabat.

"Saya kira ini kemunduran seharusnya itu ada kemajuan-kemajuan dalam setiap tahun. Jadi jangan timbul gara-gara menangani nggak benar, kemudian timbul titik baru lagi, nggak benar lagi timbul lagi titik baru lagi, bagaimana kalau begitu? Justru mempertanyakan ini apa yang sebenarnya dikerjakan selama ini kan begitu?" ujarnya.

"Menurut saya perlu ada koreksi internal kemudian pejabat-pejabat yang ada di dalam itu diperbaiki, sikap dan mental seluruh koordinasinya diperbaiki, semuanya diperbaiki," sambung Bestari.

Menurut Bestari, Anies seharusnya fokus memberikan solusi terkait persoalan banjir. Bestari menyebut warga DKI menunggu aksi nyata Anies dalam menyelesaikan persoalan banjir.

"Jangan sampai terjadi lagi, hanya jawab menjawab, inilah air dari Bogor, inilah sampah bukan dari Jakarta. Kan harusnya inilah saya Gubernur DKI, mau dari mana ininya saya atasi. Kan begitu, bukan kemudian memberikan jawaban yang tidak membawa solusi apa-apa. Jadi masyarakat bertanya kinerja Gubernur sendiri," ujarnya.

Anies sebelumnya menyebut banjir di Ibu Kota hanya terjadi di sejumlah RW yang berada di dekat aliran sungai. Namun gaung banjir itu disebut Anies malah lebih besar di media sosial.

"Secara jumlah memang kecil, cuma secara sosial media memang ramai," ucap Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Jumat, 26 April 2019

Belum Pikirkan Praperadilan Lawan KPK, Sofyan Basir Janji Kooperatif


PT Kontak Perkasa Futures - Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir disebut sudah kembali ke Indonesia dari Prancis. Direktur Utama PT PLN nonaktif itu disebut berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

"Pak Sofyan Basir sudah kembali ke Jakarta. Sempat komunikasi intinya insyaallah beliau akan kooperatif," kata pengacara Sofyan, Soesilo Ariwibowo, Jumat (26/4/2019).

Dia juga mengatakan Sofyan belum berpikir soal mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK. Sejauh ini menurut Soesilo, Sofyan belum menerima panggilan untuk diperiksa KPK sebagai tersangka.

"Belum ada surat panggilan. Praperadilan belum dipikirkan," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4) kemarin, Sofyan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu mantan anggota DPR Eni Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus yang lebih dulu diproses dalam kasus ini.

KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. KPK menyebut ada berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.

Saat diumumkan sebagai tersangka, Sofyan sedang berada di Prancis untuk keperluan pekerjaan. Kini, setelah pulang dari Prancis, KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Sofyan pergi ke luar negeri. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com