Puluhan Tahun Curi Ikan, 'Bajak Laut' Ini Kandas di Laut RI

Kontak Perkasa Futures - Ada sebuah kapal besar yang menjadi buronan dunia karena telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan, kapal tersebut berhasil lolos dari upaya-upaya penangkapan.

Kapal tersebut dikenal dengan nama Andrey Dolgov atau STS-50. Kapal ini juga memiliki bendera yang banyak. Banyak aksi ilegal pula yang membuat kapal ini sering lolos dari aksi penangkapan.

Pada akhirnya, seluruh dunia memiliki misi yang sama yakni menangkap kapal pencuri ikan yang sudah memberikan kerugian besar terhadap sumber daya laut, baik dari sisi nilai, cadangan ikan, industri, hingga kepercayaan masyarakat.

Kurang lebih 10 tahun meraup ikan dengan ilegal, akhirnya Andrey Dogov tertangkap di perairan Indonesia. Bagaimana kisah penangkapannya?

Pada suatu sore, kapal Andrey Dolgov mati-matian melarikan diri dari kapal patroli angkatan laut (AL) Indonesia yang bersenjata lengkap. Bahkan, pergerakan kapal pencuri ini diintai oleh pesawat tak berawak yang terus berputar-putar di atasnya, hingga akhirnya kapal AL Indonesia berhasil membuat kapal pencuri ikan ini menyerah. Pengerjaran berlangsung dramatis.

Kapal Andrey Dolgov atau yang dikenal dengan STS-50 dan Sea Breez 1 ini telah menjarah sumber daya lautan yang paling berharga, yaitu ikan. Kegiatannya ini bagian dari jaringan kriminal internasional terorganisir yang tumbuh subur di antara garis hukum maritim dengan pejabat korupsi.

Operasi penangkapan kapal dan awaknya merupakan buah kerja sama antara polisi dan otoritas maritim, berbulan-bulan melakukan pekerjaan yang melelahkan dengan pelacakan satelit.

"Kapten dan kru terkejut telah ditangkap," kata Andreas Aditya Salim, bagian dari gugus tugas kepresidenan di Indonesia yang memimpin operasi untuk menjerat Andrey Dolgov.

Ketika para perwira angkatan laut Indonesia naik ke kapal tersebut yang ditangkap di Selat Malaka, tepatnya di jalur pelayaran utama antara Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera, ditemukan setumpuk jaring-jaring besar berulir halus yan merentang hingga 18 mil atau setara 29 km jika digunakan.

Dalam satu kali operasi dimungkinkan jaring yang berada di atas kapal mampu menangkap ikan senilai US$ 6 juta atau setara £ 4,56 juta. Penangkapan dilakukan secara ilegal, dan hasilnya dibawa ke darat untuk dijual di pasar gelap atau dicampur dengan hasil tangkapan legal. Sehingga, ikan-ikan tersebut berakhir di rak supermarket, meja restoran, dan meja makan masyarakat.
 

Kapal Andrey Dolgov atau yang dikenal dengan STS-50 dan Sea Breez 1 ini telah menjarah sumber daya lautan yang paling berharga, yaitu ikan.

Operasi penangkapan kapal dan awaknya merupakan buah kerja sama antara polisi dan otoritas maritim, berbulan-bulan melakukan pekerjaan detektif yang melelahkan dengan pelacakan satelit.

Selama 10 tahun atau lebih, diperkirakan telah beroperasi secara ilegal, kapal Andrey Dolgov diperkirakan telah menjarah ikan senilai $ 50 juta (£ 38 juta) atau setara Rp 725 miliar dari lautan. Dengan uang sebanyak itu, bisa dilihat bahwa penangkapan ikan secara ilegal menjadi usaha yang menggoda bagi organisasi kriminal.

"Kapal-kapal ini beroperasi di perairan internasional di luar yurisdiksi negara," kata Alistair McDonnell, bagian dari tim kejahatan perikanan di Interpol yang membantu mengoordinasikan perburuan Andrey Dolgov.

"Ini adalah sesuatu yang dieksploitasi penjahat," tambah dia.

Andrey Dolgov awalnya bukan kapal penangkap ikan ilegal. Kapal yang dibangun pada tahun 1985 ini memiliki panjang 54 meter (178ft). Awalnya, kapal ini dibangun sebagai kapal nelayan tuna longline di galangan kapal Kanasashi Zosen di pelabuhan Shimizu, Jepang.

Kapal berkapasitas 570 ton ini berlayar sebagai Shinsei Maru No 2 selama bertahun-tahun di bawah bendera Jepang. Wilayah pengoperasiannya di Pasifik dan Samudera Hindia untuk perusahaan makanan laut Jepang Maruha Nichiro Corporation.

Kemudian setalah tahun 1995, kapal tersebut telah berpindah tangan beberapa kali yang pada akhirnya berlayar di bawah bendera Filipina sebagai Sun Tai 2 hingga sekitar 2008 ketika bergabung dengan armada perikanan Republik Korea.

Di antara tahun 2008 dan 2015, kapal itu telah disiapkan kembali sebagai perahu penangkap ikan di Antartika, yang mampu beroperasi di Samudera Selatan yang liar dan mampu menyimpan ikan untuk waktu yang lama di atas kapal.

Pada akhirnya, kapal tersebut dicurigai telah menangkap ikan secara ilegal selama 10 tahun, kapal itu mencuri perhatian pihak berwenang internasional pada Oktober 2016, ketika para pejabat China menemukannya sedang berusaha membongkar muatan ikan yang telah ditangkap secara ilegal.

Sekarang kapal itu disebut Andrey Dolgov dan mengibarkan bendera Kamboja, dioperasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Belize. Setahun sebelumnya telah difoto di lepas pantai Punta Arena, di ujung selatan wilayah Patagonian Chili, menunjukkan telah memancing di Samudra Selatan.

Pada Januari 2017 kapal telah berganti nama menjadi Sea Breez 1 di bawah bendera Togo. Kapal ini berpindah dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya dengan dokumen palsu, setidaknya ada beberapa bendera yang digunakan oleh kapal itu, antara lain Nigeria dan Bolivia.

Akhirnya, pada bulan Februari 2018, pihak berwenang menangkap Andrey Dolgov lagi di sebuah pelabuhan di Madagaskar ketika kapten kapal yang mengaku sebagai STS-50 memberikan nomor Organisasi Kelautan Internasional palsu. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

PT Kontak Perkasa Futures - Capres Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung lahan milik Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) saat debat capres akhir pekan lalu. Dimintai tanggapan secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Prabowo memiliki lahan tersebut tapi sudah sesuai dengan UU.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli lahan yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri, yang saat itu direktur utamanya Agus Martowardojo.

"Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu... sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli," ujar JK, yang juga menjabat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan tunai. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," ujar JK.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal lahan milik Prabowo di Kaltim seluas 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah saat menjawab soal masalah penguasaan kebun oleh korporasi. Prabowo pun mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk total 340 ribu ha di Kaltim dan Aceh Tengah itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut ia kelola. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tutur Prabowo. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Sebut Jokowi Sebar Kebohongan, Ini Rumitnya Eksekusi Rp 18 T

PT Kontak Perkasa - Koordinator jubir Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai Jokowi menebar kebohongan karena denda Rp 18 triliun belum dieksekusi. Padahal, eksekusi perdata merupakan kewenangan pengadilan/yudikatif. Bagaimana sebenarnya eksekusi perdata?

Kasus bermula saat LSM Greenpeace Indonesia membuat cuit tentang debat kedua. Yaitu:

@jokowi sebut telah memenangkan gugatan perdata terhadap 11 perusahaan yang harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan kebakaran total lebih 18 T. Namun, belum ada perusahaan yang membayar ganti rugi pada negara sepeser pun.

Atas cuitan itu, Dahnil merespons sebagai berikut:

Kasihan Pak Jokowi dibohongi terus oleh pembantunya. Akhirnya beliau dengan ringan terus menyebarkan kebohongan.

Selidik punya selidik, kewenangan eksekusi perdata ada di lembaga pengadilan/yudikatif dan bukan di tangan eksekutif. Sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Senin (18/2/2019), begini rumitnya proses eksekusi perdata:

1. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap (kasasi).
2. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri (PN).
3. Permohonan eksekusi melalui kepaniteraan prdata dengan membayar panjar eksekusi.
3. Biaya eksekusi dibayar pemohon dengan besaran melihat situasi dan objek.
4. Pemohon menyetor bukti penyetoran eksekusi ke kepaniteraan.
5. Panitera PN mengecek identitas pemohon eksekusi.
6. Ketua PN menunjuk juru sita atau juru sita pengganti untuk memanggil tergugat.
7. Ketua PN melakukan pemanggilan eksekusi maksimal 2 kali panggilan. Dalam pemanggilan ini, ditawarkan eksekusi sukarela secara kekeluargaan.
8. Ketua PN memberikan tenggat waktu 8 hari ke pihak yang kalah untuk melakukan eksekusi sukarela (Pasal 196 HIR/207 Rbg).
9. Setelah lewat 8 hari pihak yang kalah tidak melaksanakan, maka Ketua PN menetapkan eksekusi paksa.
10. Ketua PN kembali mengirimkan surat dengan jenis eksekusi paksa (aanmaning), maksimal 2 kali.

11. Bila yang kalah tidak mau melaksanakan, maka Ketua PN mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi.
12. Panitera mengecek apakah sudah ada sita barang atau belum. Apabila belum, maka panitera menetapkan sita eksekusi.
13. Ketua PN mengeluarkan 'Penetapan Perintah Penjualan Lelang' terhadap barang milik yang kalah.
14. Pelelangan melalui Kantor Pelayanan dan Lelang Negara.
15. Delapan hari sebelum lelang, harus diumumkan ke publik. Pengumuman dilakukan dua kali dalam tempo 15 hari.
16. Apabila yang dilelang barang tidak bergerak, maka tempo pengumuman selama H-14 hari.
17. Eksekusi Riil. Eksekusi ini adalah eksekusi yang menggunakan aparat untuk mengosongkan rumah dkk. Pasal 200 ayat (11) HIR menyebutkan:

Jika perlu dengan pertolongan polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta oleh sanak saudaranya.

Eksekusi riil di bawah pengawasan Ketua PN dengan eksekutor juru sita pengadilan.

Lalu bagaimana dengan eksekusi atas vonis Rp 18,7 triliun pembakar hutan? KLHK menyatakan sangat intensif koordinasi dengan pihak PN Pekanbaru untuk kasus PT MPL dan sudah ada pemanggilan (aanmaning) oleh pihak PN dan sedang berproses. Sedangkan proses eksekusi PT Kalista Alam (KA), Ketua PN Meulaboh telah melakukan aanmaning dua kali. Terakhir panggilan pada 21 Januari 2019.

"Namun PT KA tetap tidak hadir (meskipun telah dipanggil secara patut), sehingga tgl 22 Januari 2019 Ketua PN Meulaboh mengeluarkan penetapan lelang lahan yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Ketua PN Suka Makmue (lokasi lahan berada di Kabupaten Nagan Raya)," kata Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

"Komitmen untuk melakukan penegakan serius dan konsisten terus kami lakukan, termasuk terus mendorong upaya eksekusi putusan-putusan yang sudah inkrach," pungkas Rasio. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Waduh! IHSG Berpotensi Kembali Tertekan Hari Ini

PT Kontak Perkasa Futures - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri pelemahan beruntun selama lima hari perdagangan berturut-turut dengan menguat tipis 0,01% ke level 6.420 pada perdagangan Kamis kemarin.
 

Prediksi IHSG akan kembali bergerak melemah dengan rentang 6.350-6.425 hari ini, Jumat (15/2/2019).

Dari sentimen global, bursa Wall Street Amerika Serikat (AS) pagi ini ditutup rata-rata melemah. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 0,41%, S&P 500 juga melemah 0,26% dan Nasdaq naik tipis hanya 0,09%. Bursa dibebani data penjualan retail yang di bawah ekspektasi.

Penjualan ritel pada Desember 2018 turun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menjadi penurunan terbesar sejak September 2009. Namun secara tahunan, masih ada pertumbuhan 2,3%.


Sementara penjualan ritel inti (data pengeluaran penjualan mobil, bahan bakar, material bangunan, dan jasa makanan) turun 1,7% secara bulanan, yang menjadi penurunan tertajam sejak September 2001. Penjualan ritel inti adalah pos yang paling dekat mencerminkan konsumsi rumah tangga dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara dari dalam negeri, pergerakan sektor keuangan belum juga menguat karena aksi jual masif investor asing yang menyasar ke saham sektor finansial. Asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net buy) hingga mencapai Rp 816 miliar di pasar reguler.

Rupiah yang kembali melemah hingga 0,21% pada level Rp 14.085 per dolar AS menjadi sedikit penekan sektor keuangan. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah menjadi salah satu sumber pemberat rupiah. Minyak mentah jenis Brent yang menjadi acuan nasional mengalami kenaikan 5% hanya dalam sepekan terakhir.

Secara teknikal, IHSG masih dalam fase koreksi minor trend. Hal ini tercermin dari pergerakannya yang masih di bawah rata-rata nilainya selama dua puluh hari (moving average five/MA20).

Pada indikator teknikal rerata pergerakan konvergen dan divergen (moving average convergence divergence/ MACD) juga masih menunjukan pelemahan, di mana terjadi inverted cenderung melemah yang disebut dead cross. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : cnbcindonesia.com

Jokowi Cabut Larangan Rapat di Hotel dari Mendagri

PT Kontak Perkasa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai rapat di hotel. Pencabutan larangan tersebut diumumkannya kala menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Pencabutan larangan itu merupakan respons Jokowi atas keluhan dari PHRI yang menganggap larangan tersebut bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan sektor perhotelan da restoran di Tanah Air. Meski begitu, kepala negara mengaku baru mengetahui larangan tersebut.

"Soal statement Mendagri, tadi baru saja saya diberitahu. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu, coba langsung ke Mendagri dan katanya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Pernyataan dari Jokowi itu sontak langsung disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut. "Hore..." teriak para pengusaha kompak.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ia akan terus berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu membangun sektor kepariwisataan, termasuk industri hotel dan restoran. Begitu pula dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan melalui masing-masing kementerian.

"Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas itu bukan presidennya," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani sempat mengungkapkan beberapa curahan hati (curhat) dari para pengusaha sektor hotel dan restoran kepada kepala negara. Salah satunya mengenai larangan rapat di hotel dari Mendagri.

"Itu akan memukul pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel," katanya pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, para pengusaha wajar khawatir dengan larangan ini karena kebijakan serupa pernah diterapkan pula oleh Yuddy Chrisnandi yang pernah menjabat sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada awal pembentukan Kabinet Kerja.

Kala itu, Yuddy menilai rapat di hotel hanya membuat penggunaan anggaran tidak efisien. Namun belakangan, larangan itu dicabut karena didesak oleh industri.

"Tapi kalau diingat, kebijakan KemenPAN-RB dulu itu diikuti kementerian lain dan BUMN, itu sempat membuat keuntungan industri ini turun sekitar 20 persen dan pemulihan dari kebijakan itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun," jelasnya.

Tak ingin hal itu kembali terulang, maka Hariyadi meminta Jokowi agar segera mencabut larangan dari Mendagri. Sementara Mendagri Tjahjo mengeluarkan larangan tersebut usai terjadi insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemdagri untuk membuat aturan setiap pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok," kata Tjahjo pekan lalu.

Selain karena insiden tersebut, Tjahjo mengaku larangan rapat di hotel berdampak positif pada penghematan anggaran kementerian. Pada 2015 misalnya, kementerian berhasil menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar karena minim mengadakan rapat di hotel. - PT Kontak Perkasa

Sumber : cnnindonesia.com

4 Hal yang Bikin Orang Suka Naik Ojek Online

PT Kontak Perkasa Futures - Datangnya era digital merevolusi banyak sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah sistem transportasi. Kini sistem transportasi seperti ojek dan taksi, kian canggih dengan berbasis aplikasi, yang bisa diakses dari smart phone.

Survei dari lembaga penelitian RISED (Research Institute of Socio-Economic Development), menunjukkan ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa para konsumen suka naik ojek online.

Apa saja?

Pertama adalah kemudahan bermobilitas. Sebanyak 83 persen dari 2.001 responden memilih hal ini sebagai faktor utama mengapa mereka memilih ojek online.


Tidak dipungkiri, ojek online memang menawarkan berbagai kemudahan. Sebab, konsumen bisa mengakses layanan ini hanya melalui aplikasi di layar smart phone, kapanpun dan dimanapun.

"Keunggulan ojol (ojek online) adalah door to door service. Jadi konsumen hanya perlu naik satu kali transportasi dari/dan sampai depan pintu rumah," ujar Ketua Tim Peneliti RISED Rumayya Batubara, di Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Faktor kedua adalah soal tarif parkir dan BBM. Dengan menggunakan jasa ojek online, konsumen bakal terbebas dari dua beban kewajiban itu. Sebanyak 77 persen responden memilih faktor ini sebagai manfaat utama dari ojek online.

Sementara untuk faktor ketiga adalah soal efisiensi waktu. Ojek online bisa jadi salah satu alternatif transportasi di kota dengan traffic lalu lintas padat seperti Jakarta. Dengan naik ojek online, konsumen bisa menyingkat waktu perjalanan. Sebanyak 76 persen responden memilih hal ini sebagai manfaat utama ojek online.

Di luar ketiga faktor tersebut, ada lagi satu faktor tambahan yang membuat konsumen suka naik ojek online. Menurut Mantan Ketua YLKI dan Mantan Komisioner Komnas HAM, Zumrotin K Susilo, Faktor tersebut adalah bahwa ojek online bisa dijadikan feeder bagi orang yang ingin menggunakan transportasi umum.

"Ojol bisa jadi feeder. Terutama untuk perjalanan sekitar 1 sampai 2 km ke stasiun atau terminal, pasti banyak orang yang membutuhkan," terang Zumrotin. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Aruna, Aplikasi untuk Bantu Nelayan RI Ekspor Komoditas Laut ke AS

PT Kontak Perkasa - Darhan mendorong kapal barunya menjauhi garis pantai di Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Barat.

"Akhirnya impian saya terwujud punya kapal yang lebih besar. Sekarang saya bisa tetap melaut, meski gelombang agak besar," kata nelayan kepiting dan rajungan ini.

Kapal yang ia gunakan untuk mencari ikan ini, ia beli setelah pendapatannya naik hingga tiga kali lipat. Hasil laut tangkapannya dijual melalui aplikasi Android yang diciptakan tiga anak muda.

Melalui aplikasi yang dinamakan Aruna, nelayan yang menjual komoditas laut dapat mengetahui harga jual, disesuaikan dengan harga di pasaran.

"Pengepul yang lain itu kadang mempermainkan kita dalam hal harga. Tapi setelah ada Aruna, tidak seenaknya mempermainkan kita. Karena Aruna terbuka pada kita, berapa harga dari pembeli, dan berapa harga dari pengepul," kata pria yang akrab dipanggil Awal ini.

Dijual diWallmart, AS
Semua komoditas laut yang dijual lewat aplikasi ini dipasarkan melalui online atau perdagangan daring, untuk pasar internasional ataupun pasar dalam negeri.

Salah seorang pendiri sekaligus Direktur Umum Aruna, Utari Octavianty menyatakan, sengaja memilih pemasaran melalui internet untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

"Ini bermula dari perdagangan daring yang kami buat. Memancing orang yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia. Mereka yang mencari kata 'fish' atau 'beli ikan', akan langsung terhubung ke gerai daring kami, dari situ mereka sadar penjualan ikan di Indonesia sudah online," terang Utari.

Aruna mengatakan telah memasarkan komoditas laut Indonesia --termasuk kepiting dan rajungan yang ditangkap Darhan di Berau-- hingga ke Amerika Serikat, Singapura dan Cina.

Salah satu konsumen dari Amerika Serikat adalah distributor untuk supermarket Walmart. Sementara konsumen kepiting bakau di Cina, mayoritas berasal dari pemilik restoran.

Pendapatan dari seluruh transaksi melalui aplikasi ini rata-rata bisa mencapai Rp690 miliar setiap bulannya. Mayoritas berasal dari transaksi ekspor, yakni 95%.

Dengan sistem penjualan melalui aplikasi ini, nelayan juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dari kupon 'hadiah' saat menjual hasil tangkapan mereka.

Setiap penjualan hasil tangkapan 10 kilogram, nelayan mendapat satu kupon setara Rp20.000, yang mereka dapat tukar dengan kebutuhan pokok.

"Kupon bisa ditukar jadi uang, sembako, atau bisa juga ditukar dengan alat tangkap, seperti jaring. Jadi uang pribadi di rumah tidak terpakai untuk beli jaring, karena bisa pakai uang dari kupon. Keuntungan adanya kupon ini besar sekali bagi saya," katanya.

Pemberian kupon juga membuat nelayan yang cukup rajin seperti Darhan, makin produktif. Dia pernah mendapat penghargaan karena hasil tangkapannya bisa mencapai 731kg dalam tiga bulan.

Pembeli yang ingin mencari ikan dapat melihat beberapa produk melalui portal mereka termasuk pembeli internasional.

"Konsumen internasional biasanya lebih suka proses transaksi yang keamanan datanya terjamin, makanya fokus Aruna di security data, tapi kami memastikan produk dari nelayan aruna tetap bisa dipasarkan."

Konsumen yang sudah memesan komoditas laut dari Aruna, akan diberi akses khusus memantau proses transaksi melalui aplikasi Nelayan E-commerce.

"Ada dua aplikasi yang dikembangkan Aruna, pertama adalah Nelayan Aruna yang dipakai nelayan, dan aplikasi Nelayan E-Commerce yang dipakai oleh konsumen untuk melacak status transaksi," kata Utari.

Saat ini terdapat sekitar 2.100 nelayan yang merasakan manfaat aplikasi ini, termasuk di Berau, Papua dan Sumatra. Tapi mayoritas dari mereka belum bisa memakai sendiri aplikasi di telepon pintar atau gawai lainnya.

"Kita mau gimana? karena enggak punya ponsel yang bagus, ponsel kita itu ponsel titut-titutponsel yang ada senternya yang murah, yang kecil itu," kata Darhan sambil menunjukkan ponsel miliknya.

Darhan tahu betul, aplikasi Aruna bisa membantu dan menambah penghasilannya, tapi memakai aplikasi di telepon pintar, berlayar sentuh, lengkap dengan kata sandi dan password, masih terlalu rumit baginya.

"Kita belum tahu apa itu yang namanya aplikasi, bagaimana menggunakannya. Itu yang membuat kita pusing. Kami orang biasa, bukan lulusan apa-apa. Dulu pernah dikasih tau cara pakainya, tapi pagi dikasih tahu, malam sudah lupa lagi," kata Darhan sambil terkekeh.

Aruna mengajak para pemuda lain ikut membantu nelayan yang masih kesulitan memakai aplikasi.

Paprada Ariyana salah satunya, direkrut menjadi manajer area, untuk membantu nelayan di Berau memanfaatkan aplikasi.

Dia bertugas memasukkan semua data hasil tangkapan yang disetor nelayan ke Aruna,

"Saya bikinkan mereka (nelayan) username, jadi setiap nelayan yang menimbang hasil tangkapan, saya masukkan datanya ke aplikasi sesuai data namanya," kata Paprada.

Data hasil tangkapan di Berau yang disusun Paprada melalui aplikasi, lalu diakses oleh tim Aruna di Jakarta.

Hingga akhir tahun 2018, Aruna sudah memasarkan 86 jenis komoditi laut, termasuk kepiting, udang, dan beragam ikan.

Utari menyatakan, Aruna berencana membuat sistem yang lebih sederhana untuk nelayan, berbasis sms.

"Kami sedang siapkan satu teknologi, aplikasi ini akan menyebarkan pesan secara otomatis dalam bentuk sms ke nelayan. Karena ponsel mereka mayoritas hanya bisa dipakai untuk sms. Jadi setiap hari akan ada sms yang dikirim ke nelayan, berisi nama nelayan, jumlah poinnya, dan harga ikan yang diterimanya."

Kehidupan nelayan yang tak sejahtera
Utari dan dua rekannya dari Universitas Telkom di Bandung, mendirikan Aruna pada tahun 2016.

Mereka sempat menjuarai Lomba Pemograman Hackathon Merdeka v1.0 yang diadakan pemerintah, lalu diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk berkolaborasi dengan pemerintah.

"Saya lahir dan besar di lingkungan pesisir, saya selalu malu dengan dengan tempat saya tinggal karena kehidupan nelayan ini tidak pernah sejahtera. Ada kegusaran dalam diri saya, kenapa industri ini tidak tersentuh dengan baik padahal potensinya besar sekali," kata Utari.

"Tapi kami tak mau memaksakan teknologi pada nelayan, yang lebih kami inginkan adalah mencari cara agar teknologi bisa membantu dan meningkatkan kehidupan nelayan," tambah Utari.

Impian Utari merancang pola pemasaran untuk membantu nelayan berbasis aplikasi, makin terbuka lebar, saat Aruna mendapat investor pada 2017. Aktifitas usaha yang semula berpusat di Bandung, berpindah ke Jakarta.

Aplikasi untuk nelayan ini sudah dipakai di 15 kota dan kabupaten, seperti Aceh, Pasaman Barat, Balikpapan, Berau, Sebatik, Lombok Timur, Kendari dan Sorong.

Aplikasi Aruna sudah membantu ribuan nelayan, tapi masih ada ratusan ribu nelayan lainnya yang belum tersentuh bantuan teknologi informasi. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com