Kapolda Copot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan Buntut Aksi Protes Honor

PT Kontak Perkasa Futures - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Suroto mencopot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan (Halsel), AKP Roy B Simangunsong, menyusul aksi demo yang dilakukan ratusan personel Polres Halsel terkait dana pengamanan Pemilu.

"Kapolda telah mengeluarkan surat pencopotan terhadap Kabag Ops Polres Halsel dan akan ditarik ke Polda Malut," kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar dikutip Antara, Selasa (30/4/2019).

AKBP Hendri Badar menjelaskan, jabatan Kabag Ops Polres Halsel tersebut diterbitkan sesuai surat telegram rahasia (STR) yang dikeluarkan Kapolda Malut Brigjen Suroto sesuai dengan STR Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM tertanggal 29 April 2019.

Dalam surat itu, jabatan Kabag Ops Polres Halsel, AKP Roy Berman Simangunsong akan diisi oleh AKP Stevanus Robin Pattuju dengan jabatan lama Danki Dalmas Ditsamabta Polda Malut menduduki jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Halsel.

Selain itu, Polda Malut menerjunkan tim investigasi yang dipimpin Wakapolda Malut dan Kabid Propam, Kapolda juga telah bertolak ke Halsel untuk mengecek situasi dan kondisi Halsel saat ini telah berangsur normal.

"Kapolda Brigjen Suroto telah berada di Kabupaten Halsel melihat secara dekat aktivitas pelayanan masyarakat dan pengamanan penghitungan suara Pemilu 2019 di Halsel dan menjamin seluruh tahapan pemilu 2019 tetap berjalan aman," katanya. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

NasDem ke Anies soal Banjir: Fungsi Gubernur Bukan Tanggapi Medsos

PT Kontak Perkasa - Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta. NasDem meminta Anies untuk tampil sebagai pemimpin wilayah, bukan malah mengomentari isu yang berkembang di media sosial.

"Ya saya kira fungsi pak Gubernur sebagai pemimpin wilayah itu bukan menanggapi apa yang ada di sosmed, bukan itu. Tapi ke lebih kepada bagaimana memberikan solusi atas terjadinya hal yang, kalau menurut saya ini cukup fenomenal ya, banjirnya itu di wilayah-wilayah yang dulunya nggak ada banjir," kata Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Bestari mengatakan penanganan banjir di Jakarta mengalami kemunduran. Dia menyarankan Anies melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki koordinasi antarpejabat.

"Saya kira ini kemunduran seharusnya itu ada kemajuan-kemajuan dalam setiap tahun. Jadi jangan timbul gara-gara menangani nggak benar, kemudian timbul titik baru lagi, nggak benar lagi timbul lagi titik baru lagi, bagaimana kalau begitu? Justru mempertanyakan ini apa yang sebenarnya dikerjakan selama ini kan begitu?" ujarnya.

"Menurut saya perlu ada koreksi internal kemudian pejabat-pejabat yang ada di dalam itu diperbaiki, sikap dan mental seluruh koordinasinya diperbaiki, semuanya diperbaiki," sambung Bestari.

Menurut Bestari, Anies seharusnya fokus memberikan solusi terkait persoalan banjir. Bestari menyebut warga DKI menunggu aksi nyata Anies dalam menyelesaikan persoalan banjir.

"Jangan sampai terjadi lagi, hanya jawab menjawab, inilah air dari Bogor, inilah sampah bukan dari Jakarta. Kan harusnya inilah saya Gubernur DKI, mau dari mana ininya saya atasi. Kan begitu, bukan kemudian memberikan jawaban yang tidak membawa solusi apa-apa. Jadi masyarakat bertanya kinerja Gubernur sendiri," ujarnya.

Anies sebelumnya menyebut banjir di Ibu Kota hanya terjadi di sejumlah RW yang berada di dekat aliran sungai. Namun gaung banjir itu disebut Anies malah lebih besar di media sosial.

"Secara jumlah memang kecil, cuma secara sosial media memang ramai," ucap Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Belum Pikirkan Praperadilan Lawan KPK, Sofyan Basir Janji Kooperatif

PT Kontak Perkasa Futures - Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir disebut sudah kembali ke Indonesia dari Prancis. Direktur Utama PT PLN nonaktif itu disebut berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

"Pak Sofyan Basir sudah kembali ke Jakarta. Sempat komunikasi intinya insyaallah beliau akan kooperatif," kata pengacara Sofyan, Soesilo Ariwibowo, Jumat (26/4/2019).

Dia juga mengatakan Sofyan belum berpikir soal mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK. Sejauh ini menurut Soesilo, Sofyan belum menerima panggilan untuk diperiksa KPK sebagai tersangka.

"Belum ada surat panggilan. Praperadilan belum dipikirkan," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4) kemarin, Sofyan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu mantan anggota DPR Eni Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus yang lebih dulu diproses dalam kasus ini.

KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. KPK menyebut ada berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.

Saat diumumkan sebagai tersangka, Sofyan sedang berada di Prancis untuk keperluan pekerjaan. Kini, setelah pulang dari Prancis, KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Sofyan pergi ke luar negeri. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Bawaslu DIY Usut Dugaan Politik Uang Rp 1,5 Miliar

PT Kontak Perkasa - Bawaslu DIY memeriksa pelapor, terlapor dan dua orang saksi dalam kasus dugaan politik uang dengan barang bukti Rp 1,5 miliar. Kasus ini mengemuka setelah Polda DIY melakukan OTT terhadap pelaku di Sleman pada 16 April lalu atau malam sebelum coblosan.

"Kita lagi memeriksa pelapor dan kemudian dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor, dan satu lagi nanti ini adalah dari pengemudi (terlapor) yang kemarin sempat diamankan oleh kepolisian," ucap Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, Selasa (24/4/2019).

Bagus menerangkan, pelapor kasus ini adalah pegawai yang bertugas di tim inafis Polda DIY. Sementara dua orang saksi yang diajukan pelapor juga merupakan anggota kepolisian. Adapun pelapor secara resmi melapor ke Bawaslu DIY pada 18 April silam.

Sementara terlapor adalah Muhammad Lisman Pujakesuma. Puja, begitu Muhammad Lisman Pujakesuma akrab disapa terjaring OTT Polda DIY di wilayah Sleman. Dia diamankan karena di dalam mobil yang dikendarainya terdapat uang Rp 1,5 miliar.

"Terlapor (Puja) ya yang kemarin pengemudi yang mobilnya membawa sejumlah uang, kemudian diamankan oleh kepolisian itu. Kalau soal porsinya apa dan seterusnya nanti kan kita dalami di klarifikasi, termasuk kita kroscek," tutur Bagus.

Dalam OTT itu, aparat memang menaruh curiga terhadap Puja. Alasannya di dalam mobilnya terdapat uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah Rp 1,5 miliar, bahkan sebagian sudah di dalam amplop. Uang ini dicurigai akan pakai untuk politik uang.

"Itu (uang Rp 1,5 miliar berupa pecahan) Rp 100 ribuan. Sebagian (berada di dalam) amplop, sebagian tidak, sebagian besar tidak," jelasnya.

Bagus belum bisa menyimpulkan apakah uang tersebut memang diperuntukkan untuk politik uang atau tidak. Kini, pihaknya hanya memiliki waktu 14 hari pascapelaporan untuk menyimpulkan ada tidaknya pidana pemilu dalam kasus tersebut.

"Itu yang coba kita dalami apakah ada perbuatan yang melanggar terkait dengan masa tenang (Pemilu 2019). Yaitu setiap pelaksana, petugas dan peserta kampanye dilarang memberikan uang atau material lainnya kepada pemilih," katanya.

Pengusutan kasus ini, kata Bagus, mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Itu (kalau terbukti bersalah) ancaman pidananya adalah maksimal empat tahun (penjara) dan denda maksimal Rp 48 juta rupiah," tutupnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Wiranto: Isu Pemilu Curang Sejak 1999, Jangan Ganggu Keamanan Nasional!

PT Kontak Perkasa Futures - Menko Polhukam Wiranto mengatakan isu indikasi kecurangan selalu ada dalam setiap pemilu. Namun dia mengimbau agar tak perlu ada gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) nasional jika tak mau berhadapan dengan TNI/Polri.

Wiranto mengatakan sejak pemilu tahun 1999 hingga 2014, isu indikasi kecurangan selalu ada. Hal itu dia alami sendiri.

"Setiap pemilu coba kamu ingat pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 selalu isu kecurangan itu ada. Saya juga mengalami dan Anda juga mengalami, coba diingat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Namun, kata Wiranto, isu seperti itu harusnya diselesaikan sesuai jalur hukum yang ada. Dia mengimbau wacana isu kecurangan tidak diselesaikan dengan cara sesuka hati.

"Tidak ada masalah selama dilaksanakan, diselesaikan lewat jalur hukum itu ada. Jalur jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri. jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengatakan, setiap orang sah-sah saja mengklaim kemenangan dalam pemilu. Namun klaim itu juga harus dengan kalkulasi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Silakan membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement, itu silakan. Tetapi jangan sampai keluar dari ranah itu. Jangan keluar dari wilayah hukum. Pemilihan umum undang-undangnya, peraturannya, kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum mengganggu keamanan nasional, maka akan berhadapan dengan penegak hukum baik aparat TNI dan polisi. Sudah jelas sekali," jelas Wiranto.

Wiranto pun mempertanyakan jika ada pihak yang ingin meributkan hasil Pemilu 2019 ini. Padahal, kata Wiranto, sistem dan aturan pelaksanaannya sudah jelas dan baik.

"Kita sudah punya sistem, kita sudah punya aturan, punya aparat-aparat penyelenggara pemilu yang sudah dibakukan. Yang menyangkut kecurangan, ketidakpuasan ada hukumnya, ada lembaganya Mahkamah Konstitusi," sebutnya.

"Oleh karena itu saya kira tidak perlu kita khawatirkan, dengan catatan jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Hukum kan kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak menimbulkan ketidakjelasan dan itu yang tidak boleh atau tidak diizinkan," imbuh Wiranto.

Sementara itu, terkait dengan adanya ajakan mobilisasi massa pascapemilu, Wiranto mengimbau sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Jika itu terjadi dan mengganggu ketertiban umum, maka ada konsekuensi hukumnya.

"Nah itu yang tidak boleh menghasut massa untuk bergerak dari satu klaim sepihak. Itu yang tidak boleh. Makanya dari awal kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI dengan lembaga penegak hukum kita sudah wanti-wanti jangan sampai ada gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional. Itu sudah kita wanti-wanti, sudah kita peringatkan jangan ke sana," jelas Wiranto.

Dia mengatakan, menyatakan pendapat boleh dan dijamin undang-undang. Namun hal itu ada aturannya.

"Kebebasan berpendapat boleh. Anda mengajak orang untuk berdemonstrasi itu boleh. Tetapi ada aturannya antara lain jangan sampai gerakan itu mengganggu kebebasan orang lain, jangan sampai gerakan itu mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita negara hukum kan ada hukumnya. Kalau ada yang melanggar hukum tinggal ditindak," tegas Wiranto. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jokowi-Ma'ruf Menang dalam Pemungutan Suara di Serbia

PT Kontak Perkasa Futures - KBRI Beograd, Serbia merampungkan hitung suara Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menang atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penghitungan suara itu dilakukan di Sport Hall KBRI Beograd (TPSLN Beograd), mulai pukul 12.30CET. Terdapat total 76 surat suara sah yang dicoblos WNI di Serbia dan di Montenegro.

"Hasilnya, paslon 01 (Jokowi-Amin) memperoleh 59 suara (77,63%) dari 76 surat suara sah. Sementara paslon 02 (Prabowo-Sandi) memperoleh 17 suara (22,37%)," bunyi keterangan pers KBRI Beograd yang diterima Kamis, (18/4/2019).

Untuk Pileg 2019, PDIP unggul dari partai-partai lainnya. PSI membuntuti.

"Untuk DPR, di urutan pertama, PDI Perjuangan dengan perolehan suara (31,94%) sedangkan di urutan kedua terdapat Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan suara (22,22%)," demikian lanjutan keterangan tersebut.

Acara penghitungan suara itu dihadiri Dubes RI untuk Serbia merangkap Montenegro, Mochammad Chandra Widya Yudha, dan seluruh Staf KBRI Beograd, serta WNI yang berdomisili di Beograd, Serbia, dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Penghitungan suara di Beograd dan di Perwakilan RI di luar negeri lainnya bersamaan waktunya dengan pelaksanaan pemilihan umum secara nasional di Tanah Air.

Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak 2019 untuk wilayah kerja PPLN Beograd dilaksanakan melalui 3 metode (TPS, KSK dan POS). Tingkat partisipasi WNI di Serbia dan di Montenegro yang masuk dalam DPT pada pemilu serentak kali ini mencapai 99,5%, sementara sisa surat suara dinyatakan habis untuk memfasilitasi pemilih DPTb dan DPK pada pemungutan suara di TPSLN Beograd (14/4) lalu.

"Semangat dan antusiasme masyarakat Indonesia pada pemilu serentak menandai matangnya demokrasi Indonesia dan tingginya kesadaran masyarakat Indonesia di luar negeri menjadi pemilih berdaulat untuk menuju negara kuat dan Indonesia yang lebih baik," bunyi keterangan lanjutan KBRI Beograd. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Main Film Action Perdana, Raline Shah sampai Memar-memar

Kontak Perkasa Futures - Raline Shah tampil dalam film action pertamanya 'Police Evo'. Raline pun tampil total dengan menggunakan senjata asli yang dipakai juga gerakan action yang gesit.

Di balik itu semua Raline pun penuh perjuangan mulai mempersiapkan diri selama 8 bulan hingga harus belajar menembak dengan senjata asli dan diet ketat guna membentuk otot. Meski awalnya ia sendiri tak yakin akan ambil film tersebut.

"Awalnya nggak yakin ambil film ini. Setelah melihat produksinya meyakinkan ya aku yakinin diri akan bisa. Akhirnya dengan waktu persiapan lama selama 8 bulan, semua bisa. Latihan intens dan konsisten bisa naik berat badan selama 5-6 kg. Aku aslinya ceking tapi mesti bawa senjata yang lebih dari 7,5 kg, film ini susahnya nembak," ujar Raline saat Gala Premier Police Evo di kawasan Senayan Jakarta Selatan.

"Film ini buat saya lumayan nervous. Latihan intens menggunakan senjata berapa jam, diet dijaga, nambah berat badan, latihan bela diri ya karakter aku lebih jadi dan lebih kuat semakin tegar," lanjutnya.

Selain itu di film ini ia juga menemui aksi berbahaya dari segi fisik dan mental bahkan ada yang membuatnya cedera. Seperti ditendang dan ditonjok oleh orang lain hingga memar-memar pun dialami Raline dalam film yang digarap di Kuantan, Malaysia ini.

"Harus jatuh kan aku belum pinter jatuh, cowok harus nendang aku dari belakang. Ya aku alami luika-luka dan biru-biru dikit lah. Semua ouitdor proses shooting, Aku paling banyak kena jap dan kena tembak, yah lumayan keras segi fisik dan mental," ungkapnya.

'Police Evo' pun mengisahkan tentang perjuangan penegak hukum melawan teroris di Malaysia. Raline Shah juga beradu akting dengan dua aktor Malaysia, Zizan Razak dan Shaheizy Sam yang berperan sebagai polisi. Tak cuma aktor dari Malaysia dia juga beradu akting dengan aktor lokal seperti Mike Lucock, dan Tanta Ginting. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

MA Kembalikan Aset Rp 142 Miliar ke Bandar Narkoba Murtala

PT Kontak Perkasa - Mahkamah Agung (MA) memutuskan Murtala Ilyas selama 8 tahun penjara karena terbukti melakukan pencucian uang dalam kasus bandar narkoba. Namun, MA memutuskan aset Murtala total Rp 142 miliar dikembalikan ke Murtala.

Sebagaimana dikutip dari sipp.pn-bireuen.go.id, Senin (15/4/2019), komplotan Murtala terlibat bisnis narkoba di Bireun, Aceh. Dari mandi uang itu ia membeli aset dari rumah, tanah, kendaraan, tabungan hingga mencapai Rp 142 miliar.

BNN yang mengendus aliran dana Murtala kemudian mendudukkannya di kursi pesakitan.

Pada 28 Juli 2017, Murtana dihukum 19 tahun penjara. Aset senilai Rp 142 miliar dirampas negara.

Di tingkat banding, hukuman Murtala disunat menjari 4 tahun penjara. Bagaimana asetnya? Ternyata dikembalikan ke Murtala.

Jaksa kaget dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Menyatakan Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," putus majelis yang diketuai hakim agung Andi Samsan Nganro.

Bagaimana aset Murtala?

"Dikembalikan kepada Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas," ujar majelis Eddy Army dan Margono.


Berikut daftar aset yang dikembalikan ke Murtala:

1. Empat Hp
2. Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT
3. Uang RM 50, 500 lembar
4. Uang tunai Rp 50 juta
5. Mobil Toyota Harier
6. Gelang tangan bentuk bulat warna emas
7. Cincin warna emas 14 buah
8. Gelang tangan bulat besar warna Emas 8 buah
9. Liontin
10. Tanah dan Bangunan di Aceh Utara

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara.

11. Tanah dan Bangunan di Medan

Satu unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

12. Uang di sejumlah rekening, sebesar:

-Rp 251.000.000
-Rp 25.000.000
-Rp 2.082.000.000
-Rp 1.168.000.000
-Rp 1.251.000.000
-Rp 40.052.000.000
-Rp 20.000.000.000
-Rp 1.122,000.000
-Rp 13.000.000
-Rp 13.000.000
-Rp 10.697.000.000
-Rp 59.827.000.000
-Rp 1.279.000.000
-Rp 12.000.000
-Rp 521.500.000
-Rp 22.000.000
-Rp 22.000.000
-Rp 43.000.000
-Rp 25.000.000
-Rp 25.000.000
-Rp 25.000.000
-Rp 25.000.000
-Rp 1.000.000.000 - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Tiga Alasan Jusuf Kalla Yakin Jokowi Akan Ungguli Prabowo

Kontak Perkasa Futures - Politikus Partai Golongan Karya yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) berkeyakinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengungguli Prabowo dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Keyakinan itu didasarkan atas hasil sigi sejumlah lembaga survei, pemberitaan di sejumlah media, dan penampilan Jokowi dalam empat kali debat.

"Yakin Jokowi akan unggul," kata JK.

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa keyakinan itu baru sebatas perkiraan. Sebab hasil pemenang Pilpres akan tetap ditentukan saat pencoblosan pada 17 April pekan depan.

Terkait posisinya di Tim Pengarah Kampanye Jokowi-KH Ma'ruf Amin, JK mengaku sudah ikut mengkampanyekan pasangan nomor urut 01 tersebut saat di Makassar. Begitu pun Jenggala Center yang dibentuknya ikut beberapa kali mengkampanyekan pasangan tersebut.

Kalau pun kemudian dirinya tak pernah hadir dalam acara debat, selain karena merasa lebih nyaman menyaksikan melalui televisi, sikapnya itu juga untuk lebih menjaga netralitas. Atas dasar semua itu dia menegaskan keberpihakan dan dukungannya kepada Jokowi tak perlu diragukan.

Terkait sikap politik keponakan yang juga Ketua DPP Golkar, Erwin Aksa yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, JK menyatakan hal itu sebagai hal yang harus dihormati. "Jangankan keponakan, suami-istri saja bisa beda pilihan," kata dia.

Satu yang dipesankan JK, pesta politik ini usianya lima tahunan. Sementara persahabatan seumur hidup. Tak semestinya perbedaan pilihan politik merusak hubungan persahabatan.

Kepada Tim Blak blakan JK juga menanggapi sejumlah kritikan Erwin Aksa terhadap pemerintah. Juga soal sejumlah proyek infastruktur yang dinilai kurang cermat dalam studi kelayakannya. Seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan LRT di Palembang serta di Jakarta.

Apa juga kata JK soal suara Golkar yang sejak reformasi belum pernah memenangkan Pilpres? Saksikan Blak blakan Wapres JK, 'Optimisme untuk Jokowi", Jumat 12 April 2019. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

TKN Malaysia Curigai Temuan Surat Suara Tercoblos, Ini Analisisnya

PT Kontak Perkasa - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Malaysia angkat suara terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor. Mereka mencurigai surat suara tersebut sengaja dibuat oleh oknum untuk upaya penyudutan.

"Kami TKN Malaysia terkejut mendengar berita yang tersebar bahwa ada oknum yang melakukan tindakan kriminal terkait pencoblosan kertas suara secara sengaja di wilayah Bangi Selangor Malaysia," ujar Sekretaris TKN Malaysia, Dato M Zainul Arifin, dalam keterangannya, Kamis (11/4/2019).

TKN Malaysia mengutus tim mengenai kabar pencoblosan surat suara. Mereka menyayangkan oknum yang mencoblos lari.

"Memang benar kami mendapat laporan terkait kejadian tersebut dan tim kita mengecek di lapangan memang benar adanya kertas suara di tempat tersebut. Hanya sangat disayangkan pada saat penggerebekan, oknum yang melakukan lari dan tidak tertangkap," ucap Dato M Zainul Arifin.

TKN Malaysia tidak menelan mentah-mentah terkait temuan kertas suara sudah tercoblos mayoritas 01 tersebut. TKN menunggu informasi lebih rinci soal temuan itu.

"Akan tetapi perlu kita telusuri apakah kertas itu betul-betul kertas suara keluaran dari KPU atau ada oknum yang sengaja merugikan pihak kami pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf karena semua kertas suara tercoblos dugaan sampel mengarah kepada 01. Dengan jumlah puluhan ribuan sangat banyak dan rumit kalau dilakukan orang per orang," jelas Dato Zainul.

"Kami TKN Malaysia segera akan mengadakan rapat koalisi 01 pada sore ini untuk menyikapi masalah ini dan segera memberi pernyataan sikap terkait ini. Dan kami berharap masyarakat jangan dulu menyimpulkan sikap yang negatif terhadap kejadian ini sebelum memastikan hal ini terjadi. Karena kita harus menghindari berita-berita yang bersifat hoax," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara mengatakan sudah melaporkan temuan surat suara tercoblos di Selangor ke Bawaslu pusat.

Surat suara itu dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di ruko di Bangi, Selangor. Dari pengecekan awal, ditemukan juga ada surat suara pileg yang sudah tercoblos.

"Jadi berdasarkan sampel yang kita ambil terdapat beberapa surat suara yang sudah dicoblos. Semuanya mayoritas mencoblos 01 dan juga ada di Pileg untuk NasDem. Ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu," kata Yaza diminta konfirmasi terpisah. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Seniman Mojokerto Ini Mengaku Tahu Rupa Gajah Mada

PT Kontak Perkasa Futures - Seorang seniman di Kabupaten Mojokerto mengaku mengetahui sosok Gajah Mada yang sesungguhnya. Dia menggambarkan sosok Mahapatih Majapahit yang sampai kini masih menjadi perdebatan itu melalui sebuah lukisan.

Seniman tersebut bernama Haris Poerwandi (59). Di kalangan seniman Mojokerto, nama Haris sudah tak asing lagi. Pria yang akrab disapa Mpu Harrys itu dikenal sebagai pelukis dengan aliran naturalisme.

Haris tertarik melukis sosok Gajah Mada karena mendapatkan pesanan dari orang penting di Jakarta. Sayangnya, dia memilih merahasiakan pemesan tersebut. Dia hanya menyebut sosok Indra Moesaffa, budayawan yang kini menjadi Ketua Yayasan Majapahit Baru (Majabar).

"Kalau mediator yang ditunjuk sekaligus pembimbing ritual dikomandani Bapak Indra Moesaffa, budayawan atau pengusaha asal Surabaya," kata Haris saat berbincang dengan wartawan di rumahnya, Dusun/Desa Perning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Rabu (10/4/2019).

Haris mengaku membuat lukisan Gajah Mada sejak Desember 2017. Butuh waktu sekitar 7 bulan bagi dirinya untuk menemukan sosok Mahapatih Majapahit pemersatu Nusantara tersebut. Pencarian sosok Gajah Mada dia lakukan melalui rangkaian ritual.

"Permintaan pemesan supaya melukis Gajah Mada separuh badan, tapi roh suci Gajah Mada minta dilukis sampai lutut," imbuh pria yang sudah 30 tahun lebih menekuni seni melukis.

Haris menggambarkan sosok Gajah Mada buah pengalaman spiritualnya pada kanvas berukuran 80 x 110 cm. Dia melukis Mahapatih Majapahit itu menggunakan cat minyak.

Bapak dua anak ini menggambarkan sosok Gajah Mada sebagai seorang pria bertubuh kekar. Mahapatih Majapahit itu dilukiskan sedang mengangkat keris pusaka saat mengucapkan Sumpah Amukti Palapa, yaitu sumpah Gajah Mada menyatukan Nusantara.

Berbeda dengan ciptaan Pahlawan Nasional Mohammad Yamin, Gajah Mada versi Haris berwajah lonjong dengan rambut panjang. Sementara M Yamin menggambarkan sosok Gajah Mada berwajah bulat, sorot mata tajam, bibir tebal serta tulang pipi yang menonjol.

"Saya sangat yakin kalau itu lah sosok Gajah Mada. Sebagai seniman yang diminta melukis Gajah Mada, saya mempunyai tanggung jawab moral atas kebenaran sosoknya," tambahnya.

Lukisan Gajah Mada tersebut telah diboyong pemesannya ke Jakarta. Kendati begitu, dia masih menyimpan file foto lukisan tersebut. Dia mengaku mendapatkan upah ratusan juta Rupiah atas karyanya tersebut.

"Lukisan Gajah Mada dibeli antara Rp 100-200 juta," pungkas Haris sembari menyatakan tak mau menyebut harga pasti lukisan tersebut.

Sosok sesungguhnya Gajah Mada sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Wajah Gajah Mada yang ada di dalam buku-buku pelajaran ternyata ciptaan M Yamin, Menteri Penerangan era Presiden Soekarno. Tak adanya catatan sejarah terkait deskripsi fisik Gajah Mada, membuat sosok Patih Majapahit itu menjadi misteri.

Gajah Mada sendiri diperkirakan hidup dan menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350 Masehi) dan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 Masehi). - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Guru yang Banting Siswa SMA di Bojonegoro Diskorsing Ngajar 3 Bulan

PT Kontak Perkasa - Kejadian guru yang membanting siswanya di sebuah SMA di Bojonegoro telah diselesaikan. Guru tersebut mendapat sanksi berupa skorsing mengajar.

Guru tersebut adalah AS. AS yang mengajar Bimbingan Kesiswaan (BK) merupakan guru tidak tetap atau guru honorer. Di SMA I Tambakrejo, AS telah mengajar selama satu tahun.

"Sudah kami selesaikan secara kedinasan. Sudah kami beri sanksi gurunya. Sudah saya skorsing ini. Apapun yang dilakukan oleh guru tersebut salah sebagai seorang pendidik." ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro Adi Prayitno saat dihubungi, Selasa (9/4/2019).

Skorsing kepada AS, kata Adi, ini sudah dalam proses. Rencananya AS akan diskorsing untuk tidak mengajar terlebih dahulu sambil diadakan pembinaan sampai batas waktu tertentu agar kepribadiannnya berubah.

"Kami skorsing untuk sementara tidak mengajar sampai batas waktu kurang lebih tiga bulan, sambil pembinaaan supaya kepribadiannya berubah. Suratnya masih kami proses," kata Adi.

Adi menambahkan untuk siswa yang terlibat kejadian itu, tetap dilindungi agar tetap bersekolah dan belajar hingga lulus.

"Untuk siswanya kami lindungi agar sekolah sampai lulus," tandas Adi.

Sebuah video pertengkaran guru dan siswa SMA viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Bojonegoro pada 29 Maret 2019. Lokasi kejadian di SMA Negeri I Tambakrejo.

Rekaman berdurasi 27 detik itu memperlihatkan seorang guru yang sedang menasihati siswanya yang duduk di kursi guru. Saat dinasihati, si siswa terlihat juga mengatakan sesuatu.

Namun tiba-tiba si guru mencekik leher sang siswa. Siswa tersebut rupanya tak terima dan melawan. Terjadilah saling dorong. Mereka bergumul dan berakhir dengan guru membanting siswanya tersebut. Sejumlah siswa lalu datang dan melerai mereka. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Jika Terpilih Lagi, Netanyahu Akan Caplok Daerah Permukiman di Tepi Barat

Kontak Perkasa Futures - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan menganeksasi daerah permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat jika terpilih kembali dalam pemilihan umum.

Israel melangsungkan pemilu pada Selasa (09/04) dan Netanyahu akan berebut suara dengan partai berhaluan kanan yang mendukung pencaplokan sebagian dari Tepi Barat.

Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, namun Israel membantahnya.

Bulan lalu, Amerika Serikat mengakui bahwa Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah pada 1967, sebagai wilayah Israel.

Israel telah memukimkan sekitar 400.000 warga Yahudi di permukiman Tepi Barat, dan 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Sementara itu, ada sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Apa yang terjadi pada permukiman-permukiman tersebut adalah salah satu isu yang paling diperselisihkan antara Israel dan Palestina Palestina mengatakan bahwa keberadaan permukiman membuat negara independen di masa depan mustahil diwujudkan.

Di sisi lain, Israel mengatakan Palestina menggunakan isu permukiman sebagai dalih untuk menghindari perundingan damai langsung. Negara tersebut mengatakan bahwa permukiman bukan benar-benar hambatan bagi perdamaian dan bisa dinegosiasikan.

"Anda bertanya apakah kita melangkah ke tahap berikutnya jawabannya ya, kita akan melangkah ke tahap berikutnya," ujarnya.

"Saya akan memperluas kedaulatan [Israel] dan saya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi."

Seorang juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berkata kepada Reuters: "Kebijakan dan pengumuman apapun tidak akan mengubah fakta. Permukiman itu ilegal dan mereka akan disingkirkan."

Apa latar belakang politik pernyataan Netanyahu?
Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan, sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih.

Namun partai lainnya, yang beberapa diantaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi kingmaker ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Dalam partai Likud yang dipimpin Netanyahu, 28 dari 29 anggota parlemen yang mencalonkan diri untuk dipilih kembali telah menyatakan kepada media bahwa mereka mendukung pendekatan ini. Sampai saat ini, sang perdana menteri adalah satu-satunya pengecualian.

Bagaimana situasi perundingan damai Israel-Palestina?
Pemerintahan Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil.

Bagaimanapun, pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017, Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS, dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu, AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa), yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949.

Pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pada hari Sabtu (06/04), dalam pidato di pertemuan Koalisi Yahudi Partai Republik, ia memperingatkan bahwa jika partai Demokrat menang di pemilu 2020, Israel bisa "diabaikan", dalam upaya membujuk kelompok Yahudi untuk mendukung pemilihannya kembali.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina menemui jalan buntu sejak 2014, ketika upaya yang diperantarai AS untuk mencapai kesepakatan, gagal. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Pulau Komodo Ditutup Tahun 2020, Apa Kata Media Internasional?

PT Kontak Perkasa - Media online di negara berbahasa Jerman, seperti Jerman, Austria dan Swiss, ramai memberitakan tentang rencana pemerintah Indonesia untuk menutup Pulau Komodo mulai tahun 2020. Dengan kepala berita "Indonesiens Dracheninsel bleibt 2020 geschlossen" (Pulau Komodo Indonesia tutup di tahun 2020) media terkemuka Jerman, der Spiegel, dalam situsnya menyampaikan informasi kepada pembacanya bahwa pemerintah Indonesia akan menutup Pulau Komodo untuk turis dengan alasan perlindungan terhadap satwa di sana.

Der Spiegel lebih lanjut menjelaskan tentang jumlah komodo yang kini berada di pulau dan jumlah pengunjung tiap bulan, serta rencana dinaikkannya tiket masuk bagi wisatawan mancanegara yang nantinya menjadi sebesar 440 Euro (500 Dolar AS) per orang. Media, yang memiliki 11 juta unique user ini, tidak membahas panjang mengenai insiden penyelundupan komodo ke luar negeri yang terjadi bulan lalu.

Sama seperti der Spiegel, situs sterreichischer Rundfunk (ORF), yang adalah Lembaga Penyiaran Austria, juga membahas singkat rencana ditutupnya Pulau Komodo. Berita dengan headline "Indonesien sperrt „Dracheninsel" Komodo fr ein Jahr" (Indonesia menutup Pulau Komodo untuk satu tahun) hanya menyebut singkat tentang rencana penyelundupan 41 komodo yang berhasil digagalkan.

Sementara itu, situs online dari Swiss, Neue Zrcher Zeitung, memberi banyak informasi latar belakang, baik tentang hewan komodo itu sendiri maupun informasi geografis tentang Kepulauan Nusa Tenggara, di mana Pulau Komodo berada. Di akhir artikel yang berjudul "Indonesien schliesst seine Dracheninsel ein Jahr lang fr Touristen – zum Schutz der seltenen Komodowarane" (Indonesia menutup Pulau Komodo dari turis - untuk melindungi spesies komodo yang langka) penulis mengkritisi keputusan penutupan Pulau Komodo.

"Sejauh mana penutupan pulau untuk wisatawan akan memperbaiki situasi komodo, masih harus dipertanyakan. Ancaman utama terhadap komodo adalah meningkatnya fragmentasi habitat mereka dan penurunan populasi rusa jawa, babi hutan dan kerbau - mangsa utama komodo. Tidak hanya pariwisata yang telah menyebabkan ini, melainkan juga perburuan liar. Kebakaran yang disebabkan manusia dan pembukaan lahan untuk lahan pertanian juga sangat membatasi habitat komodo dan mangsanya," tutup penulis Gian Andrea Marti.

Penyelundupan untuk Obat dan Koleksi?

Sementara itu, media berbahasa Inggris, seperti The Insider dan The Washington Post, mengenakan judul kepala berita yang lebih provokatif. Judul pada laman situs thisisinsider.com "Komodo island is reportedly closing until 2020 because people keep stealing the dragons" (Pulau Komodo dilaporkan ditutup sampai 2020 karena orang-orang terus mencuri komodo) dan washingtonpost.com "Komodo Island is shutting down because people keep smuggling the dang dragons" (Pulau Komodo ditutup karena orang-orang terus menyelundupkan hewan itu) langsung menyoroti tindak penyelundupan komodo yang menjadi alasan ditutupnya objek wisata tersebut.

The Washington Post lebih rinci menjelaskan kemungkinan penyebab dicuri dan diselundupkannya komodo ke luar negeri. Klaim yang meyakini bahwa darah komodo bisa digunakan sebagai obat tidak berdasar dan tidak ada bukti riset medisnya. Media ini mencoba untuk membuktikan bahwa darah komodo, yang mengandung peptida antimikrobial tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan infeksi pada manusia. Bryan Fry, profesor di Sekolah Ilmu Biologi, Universitas Queensland, yang dihubungi The Washington Post menjelaskan bahwa memurnikan senyawa dalam darah komodo adalah proses yang sulit - dan bahkan akan ada "kemungkinan besar reaksi alergi yang hebat." "Mengubah darah komodo menjadi produk farmasi akan membutuhkan penelitian laboratorium bertahun-tahun untuk menghasilkan analog sintetis berukuran kecil," kata Fry.

Crawford Allan, direktur senior WWF yang juga ahli dalam kasus perdagangan hewan liar, mengatakan komodo secara historis dicari oleh kolektor kaya yang menargetkan "binatang unik, langka dan istimewa." Dia mengutip kasus tahun 2002 di mana komodo dijualbelikan sekitar 30 ribu dolar AS, kurang lebih sama dengan yang dilaporkan oleh kepolisian.

"Orang-orang punya uang untuk membayar jaringan kejahatan terorganisir untuk mencuri dan menyelundupkan hewan-hewan berbahaya, dan membawa mereka ke 'pasar'," kata Allan, seperti dilansir dari laman The Washington Post. "Kecurigaan saya adalah kasus ini melibatkan tingkat kejahatan terorganisir yang tinggi dan juga korupsi," tambahnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Bandar Sabu yang Bakar 1 Keluarga di Makassar Dituntut Hukuman Mati

Kontak Perkasa Futures - Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulsel, akhirnya menggelar Sidang pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Makassar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman mati.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana hukuman mati," kata JPU Tabbrani di PN Makassar, Jalan Kartini, Kamis (4/4/2019).

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut perbuatan terdakwa yaitu Muhammad Ilham Agsari alias Ilho dan Sulkifli Amir alias Ramma mengakibatkan 6 nyawa melayang.

"Dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana," ungkapnya.

Yang memberatkan lainnya, kata Tabbrani adalah perbuatan kedua terdakwa sangat terstruktur mulai dari membeli bensin dan membakar rumah korban.

"Bukan hanya adanya kerugian sepeti ada yang meninggak tetapi juga kerugian materil. Ada 3 rumah yang terbakar," ungkapnya.

Usai sidang, para keluarga korban yang hadir sempat mengejar para terdakwa. Beruntung terdakwa berhasil diamankan ke dalam mobil tahanan.

"Kami sangat puas dengan tuntutan jaksa karena tidak ada lagi hukuman lebih berat dari ini," kata keluarga korban, Amiruddin usai persidangan.

Kasus pembakaran keluarga ini sempat menjadi isu nasional di mana melibatkan seorang bandar narkoba di dalamnya. Kedua terdakwa yaitu Muhammad Ilham Agsari alias Ilho dan Sulkifli Amir alias Ramma terlibat dalam aksi pembakaran yang dikomandoi oleh Daeng Ampuh dari balik penjara.

Dalam sidang dakwaan, kedua terdakwa terancam hukuman mati usai didakwa pasal berlapis oleh jaksa dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Adhyaksa Minta KPU Hapus 17,5 Juta Data Janggal di DPT

PT Kontak Perkasa Futures - Kubu Prabowo Subianto masih mempersoalkan 17,5 juta pemilih di DPT yang dianggap bermasalah. Mantan Menpora, Adhyaksa Dault, bahkan meminta pemilih itu dihapus dari DPT.

"Kalau bicara DPT tinggal 15 hari lagi Pilpres, tapi jadi perhatian kita bersama, semua koordinasi semua relawan untuk Pilpres kita jaga agar Pilpres ini bisa luber jurdil, DPT sampai kemarin rapat dan BPN terus rapat dengan KPU, karena 17,5 juta suara yang invalid dan double," kata Adhyaksa Dault saat diskusi di Seknas Prabowo Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Diskusi itu bertajuk 'DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres'. Selain Adhyaksa, diskusi itu juga dihadiri Ketum HRS Center Abdul Chair Ramadhan, Dirjen Dukcapil Zuldan Arif Fakruloh, dan Koordinator BMPPAB Marwan Batubara.

Adhyaksa mengatakan 17,5 juta pemilih ini adalah 9% dari total DPT. Karena itu, menurutnya data pemilih ini harus dihapus.

"Itu 9% kalau dijumlahkan, oleh karena itu kami minta pada KPU, kapan deadline untuk bereskan ini? dari relawan kami minta supaya ini dihapuskan saja," ungkap Adhyaksa.

Menurutnya, masalah DPT ini muncul karena KPU hanya meminta data pemilih usia muda dan pensiunan dari Dukcapil Kemendagri. Selebihnya, KPU menggunakan data yang lama. Oleh sebab itu, dia meminta KPU tidak melempar tanggung jawab kepada Dukcapil.

"KPU yang kita tuntut untuk hapuskan 17,5 juta untuk nggak ada lagi, itu bukan urusan Dukcapil lagi. Kami inginkan KPU dan Bawaslu, hapuskan 17,5 juta data DPT itu, jangan lemparkan tangan ke Dukcapil, itu urusan KPU, 17,5 juta itu bukan hal kecil, tapi itu hal besar 9% suara, dihapuskan saja kalau KPU tidak bisa ubah atau perbaiki DPT tersebut," jelas Adhyaksa.

Sementara itu, Ketum Habib Rizieq Shihab Center, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan 17,5 juta data bermasalah di DPT ini bisa merusak legitimasi Pilpres. Ia juga menilai ini bisa berdampak pada kekalahan sistemik salah satu paslon.

"Sebagaimana diketahui mencapai angka yang disinyalir invalid 17,5 juta ini berdampak sistemik bagi kekalahan salah satu paslon atau memenangkan salah satu paslon," ucap Abdul. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Harimau Bonita Akan Dilepasliarkan di Riau

PT Kontak Perkasa - Tiga ekor harimau yang berada di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dhamasraya (PR-HSD), Sumbar, bakal dilepasliarkan. Salah satunya, harimau Bonita.

Bonita sudah setahun di pusat rehabilitasi sejak ditangkap pada 10 Maret 2018. Penangkapan saat itu dilakukan terkait diserangnya dua orang warga hingga tewas.

"Bonita sehat-sehat saja di sana (pusat rehabilitasi). Bonita masih di kandang rehabilitasi," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono, Senin (1/4/2019).

Selain Bonita, ada lagi dua ekor harimau Sumatera di pusat rehabilitasi. Setelah Bonita berhasil dievakuasi dari lokasi konflik, BBKSDA Riau mengevakuasi harimau jantan yang diberi nama Atan Bintang.

Harimau Atan ini dievakuasi setelah terjebak di bawah kolong rumah toko (ruko) di Pasar Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Inhil, pada 15 November 2018.

"Kita ada rencananya, keduanya akan segera dilepasliarkan ke alamnya. Tetap di Riau, hanya saja kita akan mencari lokasinya yang tepat," kata Haryono.

Untuk pelepasliaran harimau, tim sedang mempersiapkan lokasi yang tepat.

"Bonita dan Atan ini harimau yang habitatnya datar dan daerah rawa. Keduanya bukan dari habitat yang berbukit sehingga tim survei harus mencarikan kondisi yang sama," kata Haryono.

Satu harimau lagi yakni Inung Rio. Harimau Inung terjerat kawat di kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan pada 25 Maret 2019 . Kaki kiri depannya mengalami luka serius bekas jeratan kawat.

"Kalau Inung masih perlu perawatan lagi, walau kondisinya secara keseluruhan sehat. Inung masih butuh perawatan pada luka di kaki kiri depannya saja," kata Haryono.

Karena kondisi Inung masih butuh perawatan, pada tahap awal hanya Bonita dan Atan yang akan dikembalikan alam liar.

"Kalau tim survei kita sudah mendapatkan habitatnya, segera Bonita dan Atan kita kembalikan ke alamnya. Dengan harapan, keduanya bisa kembali alamnya tanpa ada konflik atau aksi perburuan liar," kata Haryono. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com