PT Kontak Perkasa - Pandemi virus Corona atau COVID-19 berdampak pada turunnya angka akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sragen. Imbasnya, angka kehamilan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 10 persen.
"Kenaikan angka kehamilan kami prediksi di kisaran 10 persen. Ini kan kita banyak di rumah, banyak PUS (pasangan usia subur) yang terkendala untuk keluar rumah. Pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas," ujar Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Sragen, Suwanto, Selasa (28/4/2020).
Suwanti menjelaskan, kebijakan social dan physical distancing menjadi faktor utama penyumbang potensi naiknya angka kehamilan. Ditambah dengan terkendalanya sosialisasi para penyuluh KB karena pertemuan-pertemuan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, saat ini tidak bisa dilakukan.
"Di puskesmas, klinik dan rumah sakit, pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas, paling-paling hanya maksimal 10 pasien per hari. Dan masyarakat kan juga sedang membatasi aktivitas keluar rumah," terangnya.
Berbagai faktor ini, lanjut Suwanto, membuat jumlah akseptor KB mengalami penurunan hingga 45 persen. Para penyuluh, kini harus memutar otak untuk menekan angka kehamilan serta mengatur jarak kehamilan.
"Prediksi kenaikan angka kehamilan ini menggunakan logika psikologi dalam menganalisa masyarakat. Mereka kesulitan ber-KB karena memang terbatas keluar. Kenaikan ini nanti akan kelihatan kalo sudah berjalan tujuh hingga sembilan bulan," imbuh dia.
Suwanto bersama 52 penyuluh KB di Kabupaten Sragen, kini menggencarkan sosialisasi door to door, dengan tetap mengedepankan imbauan pemerintah untuk jaga jarak. Selain itu, warga juga diberi imbauan untuk menggunakan cara kontrasepsi yang lebih terjangkau aksesnya, seperti kondom dan pil.
"Dulu sosialisasi kita kumpulkan ibu-ibu di posyandu. Tapi dengan keadaan seperti ini tidak bisa. Sekarang kita cari data dulu desa A jumlah PUS-nya berapa, kita datangi. Kita juga menambah suplai alat kontrasepsi seperti kondom dan pil ke bidan desa, agar warga bisa memperolehnya secara gratis," kata Suwanto.
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen, Joko Puryanto membenarkan penurunan jumlah akseptor KB di wilayahnya. Berdasarkan data DP2KBP3A, perbandingan jumlah akseptor KB triwulan pertama di tahun 2019 dan 2020 terjadi selisih 435 akseptor.
"Memang menurun. Di tahun 2019, sampai akhir Maret jumlah akseptor ada 2.145. Pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya hanya 1.710 akseptor. Itu data akseptor fasilitas kesehatan pemerintah," terang Joko.
Sementara untuk akseptor di fasilitas swasta, juga terjadi penurunan, yakni dari 1.276 akseptor di triwulan pertama 2019, turun menjadi 1.181 di tahun ini. Pihaknya kini berupaya mengalihkan akseptor KB untuk sementara menggunakan kontrasepsi suntik, pil dan kondom. Upaya ini diimbangi dengan perluasan droping alat kontrasepsi yang dulunya hanya dilakukan di faskes BPJS, diperluas ke semua faskes yang terdaftar di kantor KB.
"Kita juga sedang upayakan bidan desa untuk bisa melakukan pemasangan impan atau IUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Intinya upaya-upaya sudah dilakukan untuk tetap mengontrol angka kehamilan," tegas Joko. - PT Kontak Perkasa
"Kenaikan angka kehamilan kami prediksi di kisaran 10 persen. Ini kan kita banyak di rumah, banyak PUS (pasangan usia subur) yang terkendala untuk keluar rumah. Pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas," ujar Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Sragen, Suwanto, Selasa (28/4/2020).
Suwanti menjelaskan, kebijakan social dan physical distancing menjadi faktor utama penyumbang potensi naiknya angka kehamilan. Ditambah dengan terkendalanya sosialisasi para penyuluh KB karena pertemuan-pertemuan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, saat ini tidak bisa dilakukan.
"Di puskesmas, klinik dan rumah sakit, pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas, paling-paling hanya maksimal 10 pasien per hari. Dan masyarakat kan juga sedang membatasi aktivitas keluar rumah," terangnya.
Berbagai faktor ini, lanjut Suwanto, membuat jumlah akseptor KB mengalami penurunan hingga 45 persen. Para penyuluh, kini harus memutar otak untuk menekan angka kehamilan serta mengatur jarak kehamilan.
"Prediksi kenaikan angka kehamilan ini menggunakan logika psikologi dalam menganalisa masyarakat. Mereka kesulitan ber-KB karena memang terbatas keluar. Kenaikan ini nanti akan kelihatan kalo sudah berjalan tujuh hingga sembilan bulan," imbuh dia.
Suwanto bersama 52 penyuluh KB di Kabupaten Sragen, kini menggencarkan sosialisasi door to door, dengan tetap mengedepankan imbauan pemerintah untuk jaga jarak. Selain itu, warga juga diberi imbauan untuk menggunakan cara kontrasepsi yang lebih terjangkau aksesnya, seperti kondom dan pil.
"Dulu sosialisasi kita kumpulkan ibu-ibu di posyandu. Tapi dengan keadaan seperti ini tidak bisa. Sekarang kita cari data dulu desa A jumlah PUS-nya berapa, kita datangi. Kita juga menambah suplai alat kontrasepsi seperti kondom dan pil ke bidan desa, agar warga bisa memperolehnya secara gratis," kata Suwanto.
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sragen, Joko Puryanto membenarkan penurunan jumlah akseptor KB di wilayahnya. Berdasarkan data DP2KBP3A, perbandingan jumlah akseptor KB triwulan pertama di tahun 2019 dan 2020 terjadi selisih 435 akseptor.
"Memang menurun. Di tahun 2019, sampai akhir Maret jumlah akseptor ada 2.145. Pada periode yang sama tahun ini, jumlahnya hanya 1.710 akseptor. Itu data akseptor fasilitas kesehatan pemerintah," terang Joko.
Sementara untuk akseptor di fasilitas swasta, juga terjadi penurunan, yakni dari 1.276 akseptor di triwulan pertama 2019, turun menjadi 1.181 di tahun ini. Pihaknya kini berupaya mengalihkan akseptor KB untuk sementara menggunakan kontrasepsi suntik, pil dan kondom. Upaya ini diimbangi dengan perluasan droping alat kontrasepsi yang dulunya hanya dilakukan di faskes BPJS, diperluas ke semua faskes yang terdaftar di kantor KB.
"Kita juga sedang upayakan bidan desa untuk bisa melakukan pemasangan impan atau IUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Intinya upaya-upaya sudah dilakukan untuk tetap mengontrol angka kehamilan," tegas Joko. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar