Kapolda Copot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan Buntut Aksi Protes Honor

PT Kontak Perkasa Futures - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Suroto mencopot Kabag Ops Polres Halmahera Selatan (Halsel), AKP Roy B Simangunsong, menyusul aksi demo yang dilakukan ratusan personel Polres Halsel terkait dana pengamanan Pemilu.

"Kapolda telah mengeluarkan surat pencopotan terhadap Kabag Ops Polres Halsel dan akan ditarik ke Polda Malut," kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar dikutip Antara, Selasa (30/4/2019).

AKBP Hendri Badar menjelaskan, jabatan Kabag Ops Polres Halsel tersebut diterbitkan sesuai surat telegram rahasia (STR) yang dikeluarkan Kapolda Malut Brigjen Suroto sesuai dengan STR Nomor: ST-946/1V/KEP/2019/ROSDM tertanggal 29 April 2019.

Dalam surat itu, jabatan Kabag Ops Polres Halsel, AKP Roy Berman Simangunsong akan diisi oleh AKP Stevanus Robin Pattuju dengan jabatan lama Danki Dalmas Ditsamabta Polda Malut menduduki jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Halsel.

Selain itu, Polda Malut menerjunkan tim investigasi yang dipimpin Wakapolda Malut dan Kabid Propam, Kapolda juga telah bertolak ke Halsel untuk mengecek situasi dan kondisi Halsel saat ini telah berangsur normal.

"Kapolda Brigjen Suroto telah berada di Kabupaten Halsel melihat secara dekat aktivitas pelayanan masyarakat dan pengamanan penghitungan suara Pemilu 2019 di Halsel dan menjamin seluruh tahapan pemilu 2019 tetap berjalan aman," katanya. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

NasDem ke Anies soal Banjir: Fungsi Gubernur Bukan Tanggapi Medsos

PT Kontak Perkasa - Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta. NasDem meminta Anies untuk tampil sebagai pemimpin wilayah, bukan malah mengomentari isu yang berkembang di media sosial.

"Ya saya kira fungsi pak Gubernur sebagai pemimpin wilayah itu bukan menanggapi apa yang ada di sosmed, bukan itu. Tapi ke lebih kepada bagaimana memberikan solusi atas terjadinya hal yang, kalau menurut saya ini cukup fenomenal ya, banjirnya itu di wilayah-wilayah yang dulunya nggak ada banjir," kata Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Bestari mengatakan penanganan banjir di Jakarta mengalami kemunduran. Dia menyarankan Anies melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki koordinasi antarpejabat.

"Saya kira ini kemunduran seharusnya itu ada kemajuan-kemajuan dalam setiap tahun. Jadi jangan timbul gara-gara menangani nggak benar, kemudian timbul titik baru lagi, nggak benar lagi timbul lagi titik baru lagi, bagaimana kalau begitu? Justru mempertanyakan ini apa yang sebenarnya dikerjakan selama ini kan begitu?" ujarnya.

"Menurut saya perlu ada koreksi internal kemudian pejabat-pejabat yang ada di dalam itu diperbaiki, sikap dan mental seluruh koordinasinya diperbaiki, semuanya diperbaiki," sambung Bestari.

Menurut Bestari, Anies seharusnya fokus memberikan solusi terkait persoalan banjir. Bestari menyebut warga DKI menunggu aksi nyata Anies dalam menyelesaikan persoalan banjir.

"Jangan sampai terjadi lagi, hanya jawab menjawab, inilah air dari Bogor, inilah sampah bukan dari Jakarta. Kan harusnya inilah saya Gubernur DKI, mau dari mana ininya saya atasi. Kan begitu, bukan kemudian memberikan jawaban yang tidak membawa solusi apa-apa. Jadi masyarakat bertanya kinerja Gubernur sendiri," ujarnya.

Anies sebelumnya menyebut banjir di Ibu Kota hanya terjadi di sejumlah RW yang berada di dekat aliran sungai. Namun gaung banjir itu disebut Anies malah lebih besar di media sosial.

"Secara jumlah memang kecil, cuma secara sosial media memang ramai," ucap Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Belum Pikirkan Praperadilan Lawan KPK, Sofyan Basir Janji Kooperatif

PT Kontak Perkasa Futures - Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir disebut sudah kembali ke Indonesia dari Prancis. Direktur Utama PT PLN nonaktif itu disebut berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

"Pak Sofyan Basir sudah kembali ke Jakarta. Sempat komunikasi intinya insyaallah beliau akan kooperatif," kata pengacara Sofyan, Soesilo Ariwibowo, Jumat (26/4/2019).

Dia juga mengatakan Sofyan belum berpikir soal mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK. Sejauh ini menurut Soesilo, Sofyan belum menerima panggilan untuk diperiksa KPK sebagai tersangka.

"Belum ada surat panggilan. Praperadilan belum dipikirkan," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4) kemarin, Sofyan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu mantan anggota DPR Eni Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus yang lebih dulu diproses dalam kasus ini.

KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. KPK menyebut ada berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.

Saat diumumkan sebagai tersangka, Sofyan sedang berada di Prancis untuk keperluan pekerjaan. Kini, setelah pulang dari Prancis, KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Sofyan pergi ke luar negeri. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Bawaslu DIY Usut Dugaan Politik Uang Rp 1,5 Miliar

PT Kontak Perkasa - Bawaslu DIY memeriksa pelapor, terlapor dan dua orang saksi dalam kasus dugaan politik uang dengan barang bukti Rp 1,5 miliar. Kasus ini mengemuka setelah Polda DIY melakukan OTT terhadap pelaku di Sleman pada 16 April lalu atau malam sebelum coblosan.

"Kita lagi memeriksa pelapor dan kemudian dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor, dan satu lagi nanti ini adalah dari pengemudi (terlapor) yang kemarin sempat diamankan oleh kepolisian," ucap Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, Selasa (24/4/2019).

Bagus menerangkan, pelapor kasus ini adalah pegawai yang bertugas di tim inafis Polda DIY. Sementara dua orang saksi yang diajukan pelapor juga merupakan anggota kepolisian. Adapun pelapor secara resmi melapor ke Bawaslu DIY pada 18 April silam.

Sementara terlapor adalah Muhammad Lisman Pujakesuma. Puja, begitu Muhammad Lisman Pujakesuma akrab disapa terjaring OTT Polda DIY di wilayah Sleman. Dia diamankan karena di dalam mobil yang dikendarainya terdapat uang Rp 1,5 miliar.

"Terlapor (Puja) ya yang kemarin pengemudi yang mobilnya membawa sejumlah uang, kemudian diamankan oleh kepolisian itu. Kalau soal porsinya apa dan seterusnya nanti kan kita dalami di klarifikasi, termasuk kita kroscek," tutur Bagus.

Dalam OTT itu, aparat memang menaruh curiga terhadap Puja. Alasannya di dalam mobilnya terdapat uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah Rp 1,5 miliar, bahkan sebagian sudah di dalam amplop. Uang ini dicurigai akan pakai untuk politik uang.

"Itu (uang Rp 1,5 miliar berupa pecahan) Rp 100 ribuan. Sebagian (berada di dalam) amplop, sebagian tidak, sebagian besar tidak," jelasnya.

Bagus belum bisa menyimpulkan apakah uang tersebut memang diperuntukkan untuk politik uang atau tidak. Kini, pihaknya hanya memiliki waktu 14 hari pascapelaporan untuk menyimpulkan ada tidaknya pidana pemilu dalam kasus tersebut.

"Itu yang coba kita dalami apakah ada perbuatan yang melanggar terkait dengan masa tenang (Pemilu 2019). Yaitu setiap pelaksana, petugas dan peserta kampanye dilarang memberikan uang atau material lainnya kepada pemilih," katanya.

Pengusutan kasus ini, kata Bagus, mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Itu (kalau terbukti bersalah) ancaman pidananya adalah maksimal empat tahun (penjara) dan denda maksimal Rp 48 juta rupiah," tutupnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Wiranto: Isu Pemilu Curang Sejak 1999, Jangan Ganggu Keamanan Nasional!

PT Kontak Perkasa Futures - Menko Polhukam Wiranto mengatakan isu indikasi kecurangan selalu ada dalam setiap pemilu. Namun dia mengimbau agar tak perlu ada gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) nasional jika tak mau berhadapan dengan TNI/Polri.

Wiranto mengatakan sejak pemilu tahun 1999 hingga 2014, isu indikasi kecurangan selalu ada. Hal itu dia alami sendiri.

"Setiap pemilu coba kamu ingat pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 selalu isu kecurangan itu ada. Saya juga mengalami dan Anda juga mengalami, coba diingat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Namun, kata Wiranto, isu seperti itu harusnya diselesaikan sesuai jalur hukum yang ada. Dia mengimbau wacana isu kecurangan tidak diselesaikan dengan cara sesuka hati.

"Tidak ada masalah selama dilaksanakan, diselesaikan lewat jalur hukum itu ada. Jalur jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri. jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengatakan, setiap orang sah-sah saja mengklaim kemenangan dalam pemilu. Namun klaim itu juga harus dengan kalkulasi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Silakan membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement, itu silakan. Tetapi jangan sampai keluar dari ranah itu. Jangan keluar dari wilayah hukum. Pemilihan umum undang-undangnya, peraturannya, kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum mengganggu keamanan nasional, maka akan berhadapan dengan penegak hukum baik aparat TNI dan polisi. Sudah jelas sekali," jelas Wiranto.

Wiranto pun mempertanyakan jika ada pihak yang ingin meributkan hasil Pemilu 2019 ini. Padahal, kata Wiranto, sistem dan aturan pelaksanaannya sudah jelas dan baik.

"Kita sudah punya sistem, kita sudah punya aturan, punya aparat-aparat penyelenggara pemilu yang sudah dibakukan. Yang menyangkut kecurangan, ketidakpuasan ada hukumnya, ada lembaganya Mahkamah Konstitusi," sebutnya.

"Oleh karena itu saya kira tidak perlu kita khawatirkan, dengan catatan jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Hukum kan kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak menimbulkan ketidakjelasan dan itu yang tidak boleh atau tidak diizinkan," imbuh Wiranto.

Sementara itu, terkait dengan adanya ajakan mobilisasi massa pascapemilu, Wiranto mengimbau sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Jika itu terjadi dan mengganggu ketertiban umum, maka ada konsekuensi hukumnya.

"Nah itu yang tidak boleh menghasut massa untuk bergerak dari satu klaim sepihak. Itu yang tidak boleh. Makanya dari awal kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI dengan lembaga penegak hukum kita sudah wanti-wanti jangan sampai ada gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional. Itu sudah kita wanti-wanti, sudah kita peringatkan jangan ke sana," jelas Wiranto.

Dia mengatakan, menyatakan pendapat boleh dan dijamin undang-undang. Namun hal itu ada aturannya.

"Kebebasan berpendapat boleh. Anda mengajak orang untuk berdemonstrasi itu boleh. Tetapi ada aturannya antara lain jangan sampai gerakan itu mengganggu kebebasan orang lain, jangan sampai gerakan itu mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita negara hukum kan ada hukumnya. Kalau ada yang melanggar hukum tinggal ditindak," tegas Wiranto. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jokowi-Ma'ruf Menang dalam Pemungutan Suara di Serbia

PT Kontak Perkasa Futures - KBRI Beograd, Serbia merampungkan hitung suara Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menang atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penghitungan suara itu dilakukan di Sport Hall KBRI Beograd (TPSLN Beograd), mulai pukul 12.30CET. Terdapat total 76 surat suara sah yang dicoblos WNI di Serbia dan di Montenegro.

"Hasilnya, paslon 01 (Jokowi-Amin) memperoleh 59 suara (77,63%) dari 76 surat suara sah. Sementara paslon 02 (Prabowo-Sandi) memperoleh 17 suara (22,37%)," bunyi keterangan pers KBRI Beograd yang diterima Kamis, (18/4/2019).

Untuk Pileg 2019, PDIP unggul dari partai-partai lainnya. PSI membuntuti.

"Untuk DPR, di urutan pertama, PDI Perjuangan dengan perolehan suara (31,94%) sedangkan di urutan kedua terdapat Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan suara (22,22%)," demikian lanjutan keterangan tersebut.

Acara penghitungan suara itu dihadiri Dubes RI untuk Serbia merangkap Montenegro, Mochammad Chandra Widya Yudha, dan seluruh Staf KBRI Beograd, serta WNI yang berdomisili di Beograd, Serbia, dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Penghitungan suara di Beograd dan di Perwakilan RI di luar negeri lainnya bersamaan waktunya dengan pelaksanaan pemilihan umum secara nasional di Tanah Air.

Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak 2019 untuk wilayah kerja PPLN Beograd dilaksanakan melalui 3 metode (TPS, KSK dan POS). Tingkat partisipasi WNI di Serbia dan di Montenegro yang masuk dalam DPT pada pemilu serentak kali ini mencapai 99,5%, sementara sisa surat suara dinyatakan habis untuk memfasilitasi pemilih DPTb dan DPK pada pemungutan suara di TPSLN Beograd (14/4) lalu.

"Semangat dan antusiasme masyarakat Indonesia pada pemilu serentak menandai matangnya demokrasi Indonesia dan tingginya kesadaran masyarakat Indonesia di luar negeri menjadi pemilih berdaulat untuk menuju negara kuat dan Indonesia yang lebih baik," bunyi keterangan lanjutan KBRI Beograd. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Main Film Action Perdana, Raline Shah sampai Memar-memar

Kontak Perkasa Futures - Raline Shah tampil dalam film action pertamanya 'Police Evo'. Raline pun tampil total dengan menggunakan senjata asli yang dipakai juga gerakan action yang gesit.

Di balik itu semua Raline pun penuh perjuangan mulai mempersiapkan diri selama 8 bulan hingga harus belajar menembak dengan senjata asli dan diet ketat guna membentuk otot. Meski awalnya ia sendiri tak yakin akan ambil film tersebut.

"Awalnya nggak yakin ambil film ini. Setelah melihat produksinya meyakinkan ya aku yakinin diri akan bisa. Akhirnya dengan waktu persiapan lama selama 8 bulan, semua bisa. Latihan intens dan konsisten bisa naik berat badan selama 5-6 kg. Aku aslinya ceking tapi mesti bawa senjata yang lebih dari 7,5 kg, film ini susahnya nembak," ujar Raline saat Gala Premier Police Evo di kawasan Senayan Jakarta Selatan.

"Film ini buat saya lumayan nervous. Latihan intens menggunakan senjata berapa jam, diet dijaga, nambah berat badan, latihan bela diri ya karakter aku lebih jadi dan lebih kuat semakin tegar," lanjutnya.

Selain itu di film ini ia juga menemui aksi berbahaya dari segi fisik dan mental bahkan ada yang membuatnya cedera. Seperti ditendang dan ditonjok oleh orang lain hingga memar-memar pun dialami Raline dalam film yang digarap di Kuantan, Malaysia ini.

"Harus jatuh kan aku belum pinter jatuh, cowok harus nendang aku dari belakang. Ya aku alami luika-luka dan biru-biru dikit lah. Semua ouitdor proses shooting, Aku paling banyak kena jap dan kena tembak, yah lumayan keras segi fisik dan mental," ungkapnya.

'Police Evo' pun mengisahkan tentang perjuangan penegak hukum melawan teroris di Malaysia. Raline Shah juga beradu akting dengan dua aktor Malaysia, Zizan Razak dan Shaheizy Sam yang berperan sebagai polisi. Tak cuma aktor dari Malaysia dia juga beradu akting dengan aktor lokal seperti Mike Lucock, dan Tanta Ginting. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com