Diigugat karena Tilang Salah Alamat, Polisi: Bukan Ranah Praperadilan

PT Kontak Perkasa - Pemilik mobil Denny Andrian Kusdayat menggugat praperadilan Polda Metro Jaya karena terkena tilang elektronik salah alamat karena bukan dia yang mengemudi. Polisi menyebut gugatan tersebut bukan objek praperadilan.

"Dari jawaban ini jelas, ini kan bukan ranah praperadilan pelanggaran itu dan tidak melalui proses penyidikan, kalau dia bilang melalui penyidikan kapan kita mulai penyidikannya," kata tim biro hukum Polda Metro AKBP DR Nova Irone Surentu, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (15/8/2019).

Nova mengatakan setelah menerima surat tilang, mestinya pemohon Denny menuliskan konfirmasi siapa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam rentang waktu 8 hari. Polisi mengirimkan surat berdasarkan nomor pelat yang terekam CCTV e-TLE.

"Ini hanya konfirmasi saja, mengkonfirmasi saja kepada yang bersangkutan, apakah memang bener kendaraan, yang diinikan kan kendaraan, yang di secara e-TLE yang di zoom kan kendaraan, jadi siapa pemilik kendaraan. Yang dilanggar itu adalah ganjil genap, ganjil genap kan yang berarti bukan pelanggaran nomor kendaraan," ujarnya.

Nova mengatakan pemilik kendaraan itu diketahui berdasarkan STNK, pada persidangan juga diakui pemohon Denny sebagai pemilik kendaraannya. Ia mengatakan mestinya pemilik mobil memberitahukan pada pelanggar yang sebenarnya terkait adanya surat tilang elektronik itu.

"Kan ada batas waktunya, dikonfirmasi ternyata dia sudah menerima dan dia sudah mengetahui, tetapi dia tidak memberitahukan kepada si pelanggar, justru dia melakukan upaya praperadilan. Yang harusnya dia mengajukan ke si pelanggar dan mengisi ini loh pelanggar sesungguhnya. Tapi itu tidak ditempuh oleh dia," imbuhnya.

Nova optimis kepolisian akan memenangkan praperadilan yang diajukan Denny. Sebab ia yakin polisi sudah sesuai prosedur terkait tilang elektronik itu.

"Optimis dong kita kan sudah sesuai aturan, UU yang ini sudah jelas, e-TLE sudah diuji sudah ini nggak mungkin serta merta dan sudah disosialisasikan, jadi masyarakat sudah banyak mengetahui," imbuhnya.

Sementara itu sidang akan kembali berlanjut pada Selasa (20/8) dengan agenda pembacaan putusan.

Sebelumnya, Denny mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya karena tidak terima ditilang elektronik atas pelanggaran yang tidak dia lakukan. Tilang itu dilayangkan kepadanya karena mobilnya pada saat itu digunakan oleh saudara iparnya, Mahfudi.

Mobil tersebut terekam kamera tilang elektronik di lokasi JPO Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada 17 Juli. Denny menilai seharusnya bukan dia selaku pemilik mobil yang terkena tilang melainkan pihak yang mengendarai mobil tersebut. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Anies Akan Cari Solusi Akses RS yang Terkena Ganjil Genap

PT Kontak Perkasa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memikirkan akses rumah sakit (RS) yang berada di jalur perluasan sistem ganjil genap. Akses RS adalah kebutuhan masyarakat.

"Tapi banyak kebutuhan, kepentingan masyarakat yang harus dipertimbangkan, misalnya ada 1 ruas jalan yang di situ ada 3 rumah sakit nasional itu kita akan pikirkan," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka selatan, Selasa (13/8/2019).

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan beberapa evaluasi selama masa uji coba ganjil genap sampai 6 September 2019. Setelah uji coba berakhir akan dibuat peraturan utuh berdasarkan evaluasi.

"Itu kita tidak akan serta merta kemudian membuat kebijakan tanpa memikirkan itu. Itu mengapa peraturan gubernur sebelum dikeluarkan, karena pada fase ini adalah fase uji coba, tapi kalau tidak diselenggarakan uji coba, maka tidak akan mulai. Jadi, kita akan bicara dengan semua pihak, setelah itu selesai, kita akan teruskan," kata Anies.

Diketahui, perluasan ganjil-genap di Jakarta mendapat kritik dari pengguna Jalan Pramuka karena dinilai menghambat perjalanan ke rumah sakit, khususnya RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI meminta warga menggunakan layanan ambulans yang telah disediakan Pemprov DKI jika dalam kondisi darurat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah secara masif menyediakan ambulans. Jadi bagi masyarakat yang sekiranya perlu pelayanan gawat darurat silakan menghubungi layanan kami 112 dan langsung dilayani oleh petugas-petugas atau pun operator ambulans kami dengan baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jalan Pramuka, Selasa (13/8).

Layanan ambulans Pemprov DKI ini bisa diperoleh warga secara gratis. Dia berharap warga tak lagi mengandalkan kendaraan pribadi dalam keadaan darurat menuju rumah sakit.

"Jangan lagi mengandalkan kendaraan pribadi begitu ada kendala terkait dengan gawat darurat yang akan menuju ke rumah sakit RSCM maupun juga Carolus tapi silakan gunakan layanan yang sudah di siapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu ambulans maupun angkutan umumnya TransJakarta," ujarnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Polisi Bongkar Praktik Aborsi di Klinik Tambun, 4 Orang Ditangkap

Kontak Perkasa Futures - Polsek Tambun membongkar praktik aborsi di sebuah klinik di kawasan Tambun, Bekasi. Di lokasi tersebut polisi menangkap 4 orang pelaku.

Kapolsek Tambun Kompol Rahmat Sujatmiko mengatakan kasus itu terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Diketahui di klinik tersebut baru ada orang yang melakukan aborsi.

"Dapat informasi dari masyarakat, jadi bahwa di lokasi ada pasien yang selesai aborsi, terus kita tim dari Polsek Tambun untuk mengecek lokasi, melengkapi administrasi. Ternyata benar infonya (praktik aborsi)," ujar Kapolsek Tambun, Kompol Rahmat Sujatmiko, saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).

Polisi melakukan pengecekan di klinik yang terletak di Jalan Pendidikan, Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/8). Bukti adanya praktik aborsi diperkuat dengan ditemukannya janin di lokasi.

Rahmat mengatakan klinik tersebut telah berjalan 3 tahun. Ia memastikan klinik dan para karyawan klinik tak memiliki izin melakukan kegiatan medis.

"(Pasien) sudah banyak. (Kegiatan) aborsi baru sekali pengakuannya," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan klinik tersebut merupakan klinik umum. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk peralatan aborsi.

Sementara 4 orang ditangkap yakni Al (50), MPN (25), HM (25), dan WS (40). Keempatnya kini ditahan polisi. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jawaban Dwinda Soal Menikahi Mas Pur 'TOP' karena Uang

PT Kontak Perkasa - Furry Setya atau Mas Pur 'TOP' mengunggah konten terbaru di channel YouTube miliknya. Di situ, ia dan istrinya, Dwinda Ratna, menjawab pertanyaan dari warganet.

Mas Pur 'TOP' dan Dwinda banyak ditanya seputar kehidupannya usai menikah. Namun, ada yang menarik perhatian Furry Setya ketika netizen bertanya untuk istrinya tentang menikah karena uang, bukan cinta.

"Apa yang membuat Mba Dwinda cinta Mas Pur selain duitnya?" tanya Furry.

Dwinda Ratna pun memberikan jawaban. Jawabannya pun bikin Mas Pur melongo.

"Nggak ada," ujarnya.

"Memang aku ada duitnya?" sahut Furry Setya.

"Nggak ada. Jadi semuanya nggak ada. Memang ada duitnya? Nggak ada," balas Dwinda lagi.

Dwinda menegaskan dirinya menikah dengan Mas Pur karena sayang, bukan mau pansos alias panjat sosial. Ia sama sekali tak ada niat memanfaatkan Furry Setya.

"Nikah karena sayang. Menurut aku, cinta itu sudah dalam kategori sayang. Kalau sayang pasti cinta. Nikah bukan karena pansos lah. Nikah karena sayang, karena cinta, karena aku milih dia, bukan karena azas manfaat, tapi memang aku cinta sama dia, aku sayang sama dia," katanya.

Furry Setya dan Dwinda menikah pada Desember 2018. Itu adalah pernikahan kedua Mas Pur. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Asisten Kena OTT, Anggota DPR F-PDIP Nyoman Dhamantra Dijemput KPK

PT Kontak Perkasa Futures - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra dibawa ke gedung KPK. Asisten Nyoman lebih dulu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap impor bawang putih.

Pantauan di gedung KPK, Nyoman Dhamantra dibawa masuk ke lobi KPK sekitar pukul 14.30 WIB, Kamis (8/8/2019). Ada dua orang yang mengapit Nyoman saat dibawa masuk.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan Nyoman, anggota Komisi VI ini sedang berada di KPK. "Iya. Dijemput tim (KPK ke bandara)," katanya saat dimintai konfirmasi.

KPK total menangkap 11 orang dalam OTT diduga terkait suap impor bawang putih. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, 11 orang yang ditangkap dari pengusaha importir hingga orang kepercayaan anggota DPR RI.

"Sebelas orang terdiri dari unsur swasta pengusaha importir, sopir, dan orang kepercayaan anggota DPR RI dan pihak lain," ujar Agus.

Penyidik KPK menyita bukti transaksi Rp 2 miliar yang diamankan dalam OTT ini. Selain rupiah, penyidik KPK menyita pecahan dolar AS.

"Diduga uang untuk anggota DPR," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jokowi Masih Simpan Serban Hijau yang Dikalungkan Mbah Moen

Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbelasungkawa atas wafatnya kiai kharismatik KH Maimun Zubair atau Mbah Moen. Jokowi menyebut dirinya masih menyimpan serban hijau yang dikalungkan sendiri oleh almarhum.

"Saya masih menyimpan sorban hijau ini -- sorban yang dikalungkan sendiri oleh Kiai Haji Maimun Zubair," kata Jokowi di Instagram-nya, Selasa (6/8/2019).

Jokowi bercerita dirinya sudah lebih dari sekali berkunjung ke kediaman Mbah Moen di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Momen terakhir kebersamaan Jokowi dengan Mbah Moen yakni salat magrib berjemaah.

"Sudah dua kali saya berkunjung ke kediaman beliau di Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang, dua kali pula saya diajak masuk ke kamar beliau. Terakhir, kami salat Magrib berjamaah di kamar itu. Beliau yang jadi imamnya," cerita Jokowi.

Hari ini, Jokowi menyebut masyarakat Indonesia mendengar kabar duka yakni wafatnya Mbah Moen. Jokowi menyebut umat Islam amat kehilangan sosok sang kiai.

"Kepergian Mbah Moen tidak saja sebuah kehilangan besar bagi saya dan keluarga besar Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, Jawa Tengah, tapi juga umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Semasa hidupnya yang panjang, Mbah Moen begitu karismatik, selalu jadi rujukan bagi umat Islam terutama dalam soal-soal fikih. Juga kegigihan almarhum dalam menyampaikan masalah 'NKRI harga mati'. Atas nama keluarga dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga Allah SWT memberinya tempat yang lapang di sisi-Nya, dan segenap keluarga yang ditinggalkan kiranya diberi kekuatan dan kesabaran. Amin Ya Rabbal Alamin," ucap Jokowi.

Mbah Moen memberikan Jokowi serban hijau tersebut pada 13 April 2019. Saat itu, Jokowi bertemu dengan Mbah Moen dan juga Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. Jokowi turut diberikan tasbih oleh Habib Luthfi. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Komisi VII soal Pemadaman Listrik Massal: Manajemen PLN Buruk!

PT Kontak Perkasa - Komisi VII DPR RI menyoroti pemadaman listrik yang terjadi secara massal di sebagian Jawa. Komisi VII menyatakan kejadian ini menunjukkan buruknya manajemen PLN.

"Ini menunjukan bahwa PLN manajemennya buruk, dan untuk itu saya kira perlu ada harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Minggu (4/8/2019).

Menurut Karding, perlu adanya kepastian bahwa negara besar seperti Indonesia tidak akan mengalami mati lampu. Terlebih pada daerah-daerah yang menjadi sektor penting hingga pelayanan publik.

"Saya kira kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini, sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL , ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama," kata Karding.

Karding menyebut, ke depannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem cluster terhadap pembangkit listrik.

"Ini pengalaman bagi kita. Ke depan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus dicluster jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus dicluster biasanya perprovinsi Jawa, DKI, Banten itu harus dicluster," ujar Karding.

Dia mengatakan, ini dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan negara.

"Jadi tidak tergantung pada satu induk atau satu pusat energi listrik, kalau ini yang terjadi terus menerus maka kita dalam bahaya, negara bisa dalam bahaya. Negara bisa sangat mudah disabotase, kalau dia terpusat maka sedikit ada masalah maka semua terganggu, oleh karena itu kedepan menurut saya harus diperbaiki dan manajemen harus tidak boleh dibiarkan buruk seperti hari ini," sambungnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com