Senin, 13 Mei 2019

KPK Panggil Direktur PT Pupuk Indonesia Terkait Kasus Bowo Sidik


PT Kontak Perkasa - Penyidik KPK memanggil Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Achmad Tossin Sutawikara. Achmad Tossin dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

"Dipanggil sebagai saksi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Achmad Tossin dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Asty Winasti yang merupakan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). PT HTK memberikan suap ke Bowo untuk kembali mendapatkan kerja sama dengan anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

Selain Achmad Tossin, KPK juga memanggil pegawai PT Tiga Macan, Evi Setyowati. Evi juga dipanggil sebagai saksi untuk Asty.

Dalam perkara ini, Asty diduga memberikan uang ke Bowo melalui Indung yang disebut sebagai orang kepercayaan Bowo. Baik Bowo, Indung, maupun Asty sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

KPK menduga Bowo sudah menerima Rp 1,6 miliar dari Asty dalam 7 kali pemberian. Jumlah itu terdiri dari Rp 221 juta dan USD 85.130 dalam 6 kali pemberian dan Rp 89,4 juta sebagai pemberian ketujuh pada saat operasi tangkap tangan (OTT).

Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi yang totalnya Rp 6,5 miliar. Sumber pemberi gratifikasi itu ditelusuri KPK, salah satunya melalui berbagai penggeledahan mulai dari kantor dan kediaman Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Jumat, 10 Mei 2019

Massa Pendemo KPU-Bawaslu Mulai Penuhi Bawaslu RI


PT Kontak Perkasa Futures - Massa aksi yang akan melakukan demonstrasi di Gedung Bawaslu RI mulai berdatangan. Massa mulai memenuhi trotoar kawasan pusat perbelanjaan Sarinah.
 
Jumat (10/5/2019), pukul 13.35 WIB suasana di area depan Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dipenuhi oleh massa aksi. Massa terlihat satu per satu mendatangi lokasi.

Namun, kebanyakan dari mereka ada yang masih menunggu di area Sarinah. Trotoar Sarinah pun terlihat dipenuhi oleh massa. Sementara aparat gabungan juga telah membentuk barisan di belakang kawat berduri.

Para massa terlihat membawa poster dengan berbagai macam tuntutan. Sebagian massa juga mengibarkan bendera merah putih.

Pengamanan aparat tidak hanya dilakukan di depan Bawaslu. Namun, terlihat juga mereka berjaga di gedung Sarinah. Jembatan Penyebrangan Orang pun kini disterilkan sementara.

Sedangkan kondisi lalu lintas di Jalan MH Thamrin terpantau padat. Jalanan hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Lantaran massa yang datang memenuhi badan jalan. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Kamis, 09 Mei 2019

China Siap Gempur Negara Berkembang dengan Mobil Bekas


PT Kontak Perkasa - China resmi memulai program ekspor kendaraan bekas yang menargetkan sejumlah negara berkembang di Timur Tengah dan Afrika. Kementerian Perdagangan China punya harapan, program ini bisa mendorong perkembangan industri otomotif dalam negeri, sekaligus membantu meningkatkan volume perdagangan luar negeri.

Seperti dilansir dari chinadaily.com, penjualan mobil bekas di China tahun lalu menembus angka 13,82 juta unit, atau kurang dari setengah pengiriman kendaraan baru di negara itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Dealer Otomotif China, Luo Lei, mengatakan program ekspor bisa membantu meningkatkan volume dan sistem perdagangan kendaraan bekas di China.

"Ketika ekspor (mobil bekas) mulai (berjalan), permintaan (mobil bekas) di China juga akan semakin tumbuh," kata Luo. Luo mengatakan total 3,25 juta kendaraan bekas terjual pada kuartal pertama 2019 atau naik 2 persen dari tahun lalu.

Direktur Pelaksana Automotive Foresight Yale Zhang mengatakan sebagian besar pasar negara berkembang bisa menjadi tujuan ekspor kendaraan China, terutama di negara - negara Timur Tengah dan Afrika.

"Mobil baru biasanya terlalu mahal untuk masyarakat setempat. Kendaraan bekas yang lebih terjangkau akan membantu menyelesaikan mobilitas dan permintaan transportasi mereka," kata Zhang.

Zhang juga berkata produsen mobil China yang sudah membangun jaringan penjualan di luar negeri, dapat mengambil kesempatan ini dan mempercepat penetrasi pasar lokal dengan kendaraan bekas.

"Tapi mereka harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal kualitas dan layanan. Jika tidak ditangani dengan benar, bisnis akan mempengaruhi reputasi merek China," pungkas Zhang.

Untuk memulai program ekspor kendaraan bekas ini, Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan akan memilih eksportir yang memenuhi syarat dan menunjuk agen dari pihak ketiga untuk menguji kendaraan bekas yang akan dijual ke pasar luar negeri. Ini untuk memastikan keamanan, kualitas, dan layanan purna jual produk tersebut.- PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Rabu, 08 Mei 2019

Ini Tanggapan FPI Surabaya Soal Petisi Tolak Perpanjangan Izin Ormas


Kontak Perkasa Futures - Front Pembela Islam (FPI) Surabaya buka suara terkait ramainya petisi online yang meminta Kemendagri tidak memperpanjang izin FPI. Menurut FPI, petisi tersebut hanya wacana.

"Itu kan masih wacana. Yang bikin petisi juga kita nggak tahu. Kedua itu juga belum waktunya juga. Jadi semua masih wacana. Tapi intinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan juga dijamin berserikat, berorganisasi, berbicara di dalam masyarakat umum itu kan sudah ada jaminannya. Jadi, dasarnya itu," kata Wali Laskar FPI Surabaya Agus Fachruddin, Rabu (8/5/2019).

Pria yang akrab disapa Gus Din itu mengimbau agar tak perlu menanggapi wacana dari si pembuat petisi. Menurutnya itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di zaman media sosial (medsos) seperti saat ini.

"Ya biarin saja. Yang seperti itu ndak usah ditanggapin. Sekarang ini kan zamannya medsos. Orang bebas selama tidak ada unsur pelanggaran ITE ya monggo saja ndak masalah," imbuhnya.

Tentang perpanjangan izin, lanjut Gus Din, pihaknya mengaku optimis izin FPI pada bulan Agustus nanti akan dikabulkan Kemendagri. Sebab menurutnya, FPI selama ini bukan ormas yang anarkis. Ia kemudian memberikan contoh FPI Surabaya yang selama ini tidak pernah terlibat kekerasan.

"Optimislah karena selama ini kami FPI di Surabaya boleh ditanya lah dengan pihak kepolisian atau dengan ormas-ormas yang lain. FPI Surabaya tidak pernah sekalipun terlibat anarkis, radikalis dan semacamnya," lanjutnya.

Menurutnya, FPI Surabaya malah banyak berperan serta dalam penyelesaian masalah di Kota Pahlawan. "Contohnya seperti pembebasan Dolly kita kerjasama dengan ormas Islam dan dengan pemkot kita berhasil. Terus penangkapan bos judi kita bekerjasama dengan kepolisian khususnya Polrestabes ya berhasil, terus penggerebekan pesta LGBT kita kerjasama dengan Polrestabes juga," ujarnya.

"Semua berjalan baik. Dan selama ini hubungan kami dengan ormas Islam maupun dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian sangat baik dan bagus. Saling mengisi lah. Kalaupun ada keluhan ya biasalah pro kontra," lanjutnya.

Lalu bagaimana jika perpanjangan izin ormas FPI tidak dikabulkan? Ia mengaku tak mempermasalahkan. Sebab pihaknya bisa membuat ormas lagi dengan nama yang berbeda. Namun ia menilai bahwa masyarakat sendirilah yang akan menilai mengenai keberadaan FPI.

"Ya kita bikin ormas lagi, kan begitu selama namanya berbeda. Bisa Front Pendukung Islam, Pejuang Islam dan banyak hal lah. Dan sekali lagi ini (petisi online) masih wacana. Jadi ya lihat nanti lah. Tentunya masyarakat punya pendapat," pungkasnya. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Senin, 06 Mei 2019

Pesan Untuk Iran, AS Kirim Kapal Induk dan Pengebom ke Timur Tengah


PT Kontak Perkasa Futures - Amerika Serikat (AS) mengirimkan kelompok penyerang dari armada kapal induk dan pasukan pengebom ke kawasan Timur Tengah. Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, menyebut pengerahan ini menjadi pesan yang 'jelas dan tak diragukan lagi' untuk Iran.

"Sebagai respons terhadap sejumlah indikasi dan peringatan yang mengganggu dan memicu eskalasi, Amerika Serikat mengerahkan Kelompok Serbu Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan sebuah pasukan satuan pengebom ke wilayah Komando Sentral AS," sebut Bolton dalam pernyataannya, Senin (6/5/2019).

Lebih lanjut, Bolton menyebut pengerahan itu ditujukan untuk rezim Iran.

"Menjadi pesan yang jelas dan tidak diragukan lagi untuk rezim Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat atau terhadap sekutu-sekutu kami akan berhadapan dengan kekuatan tak henti-hentinya," sebut Bolton dalam pernyataannya pada Minggu (5/5) waktu setempat.

"Amerika Serikat tidak mencari perang dengan rezim Iran, tapi kami bersiap secara penuh untuk merespons setiap serangan, apakah melalui proxy, Korps Garda Revolusi Islam, atau pasukan regular Iran," imbuhnya.

Tidak disebutkan lebih lanjut dalam pernyataan ini soal mengapa AS baru melakukan pengerahan saat ini. Namun pernyataan Bolton ini dirilis saat konflik tengah meluas antara militan Palestina di Gaza dengan Israel, yang melibatkan aksi saling serang dengan roket dan serangan udara dalam beberapa hari terakhir.

Pengerahan ini juga terjadi saat ketegangan antara AS dengan Iran semakin memuncak terkait program nuklir rezim Iran. Diketahui bahwa AS menargetkan ekspor pengayaan uranium Iran dengan sanksi-sanksi ekonomi. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jumat, 03 Mei 2019

Sejuta Video di YouTube Dipantau Manual, Berapa yang Dihapus?


PT Kontak Perkasa - Selama tiga bulan pertama di 2019 ini Google memantau lebih dari sejuta video di YouTube secara manual.

Video yang dimaksud adalah video yang diduga merupakan video propaganda teroris. Dari sejuta video tersebut, ada 90 ribu video yang melanggar peraturan YouTube soal terorisme, dan kemudian dihilangkan dari peredaran.

Data ini diungkap Google ketika bertemu dengan panel US House baru-baru ini. Mereka juga menyebut ada lebih dari 10 ribu orang yang dipekerjakan untuk memantau video-video tersebut, dan menghabiskan uang ratusan juta dolar untuk membiayai proses tersebut.

Google, Facebook, Twitter, dan Microsoft baru-baru ini memang ditekan oleh pemerintah AS untuk mengungkap dana yang mereka alokasikan untuk memerangi terorisme. Namun bagi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut, hal itu ternyata ada hal yang sangat sulit.

Buktinya sampai saat ini angka yang sudah diungkap hanyalah 'ratusan juta dolar' dari Google itu, demikian dikutip dari Engadget, Jumat (3/5/2019).

Tekanan terhadap keempat perusahaan itu saat adanya aksi penembakan di Christchurch, Selandia baru. Pasalnya video penembakan tersebut terus menerus muncul di YouTube dengan kecepatan 1 video setiap detiknya.

Bahkan pemerintah Australia sejak saat itu membuat aturan baru yang akan membuat perusahaan media sosial bertanggung jawab untuk menghapus konten yang mengandung kekerasan.

Lalu ada juga Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan sebuah aturan baru yang mewajibkan video berisi konten terorisme harus dihapus dalam waktu satu jam sejak pertama dilaporkan. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Kamis, 02 Mei 2019

Jokowi-AHY Bertemu, Moeldoko: Pemerintahan Efektif itu Sebanyak Mungkin Teman


PT Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pihak Istana menjawab soal peluang Jokowi mengajak PD berkoalisi.

"Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TKN Jokowi berharap kuatnya dukungan parpol di DPR pada pemerintah.

"Ya bisa juga pastinya begitu, karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yg semakin kuat. Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," ujarnya.

Saat ini, koalisi pendukung pemerintah di DPR diklaim mencapai 60 persen. Moeldoko berharap dukungan tersebut kian bertambah. Alasannya, demi memudahkan kebijakan pemerintah untuk disetujui DPR.

"Ya sebenarnya sudah di atas 60 cukup, tapi kalau bisa 80 kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah diendorse," ucap Moeldoko. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com